Momen Bersejarah: Trump, Xi Jinping, dan Putin Sepakat Reformasi PBB di Tengah Bayangan Konflik Global

- Bertempat di Shenzhen, China, pada Kamis (19/11), ketiga pemimpin adidaya ini menyepakati komitmen untuk menjaga stabilitas strategis dan keamanan global.
- Komitmen Reformasi PBB dan Stabilitas Energi Inti dari deklarasi ini berfokus pada urgensi pembaruan institusi global.
- Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Rusia, China, dan Amerika Serikat secara resmi menyatakan komitmen untuk mereformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pertemuan trilateral pertama dan bersejarah antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden China Xi Jinping, dan Presiden Rusia Vladimir Putin baru saja menghasilkan sebuah deklarasi bersama yang mengubah lanskap diplomasi internasional. Bertempat di Shenzhen, China, pada Kamis (19/11), ketiga pemimpin adidaya ini menyepakati komitmen untuk menjaga stabilitas strategis dan keamanan global. Dokumen yang dirilis oleh media pemerintah Rusia tersebut menegaskan bahwa ketiganya memiliki kepentingan bersama untuk menata ulang kerangka kerja organisasi multilateral, sebuah langkah yang disaksikan dalam sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-33 Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).
Komitmen Reformasi PBB dan Stabilitas Energi
Inti dari deklarasi ini berfokus pada urgensi pembaruan institusi global. Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Rusia, China, dan Amerika Serikat secara resmi menyatakan komitmen untuk mereformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tujuan utama reformasi ini adalah agar lembaga tersebut dapat lebih efektif dalam menanggapi tantangan kontemporer serta memenuhi misi fundamentalnya, yaitu menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Di sisi lain, para pemimpin juga menyepakati pentingnya stabilitas ekonomi global melalui peningkatan produksi dan pasokan produk minyak bumi olahan, dengan penekanan khusus pada jaminan pasokan energi yang stabil demi kepentingan seluruh negara.
Kritik terhadap Mahkamah Pidana Internasional dan Pencegahan Perang Nuklir
Deklarasi ini juga menyentuh isu sensitif terkait hukum internasional dan keamanan nuklir. Ketiga negara menekankan prinsip persetujuan negara serta penghormatan terhadap kekebalan pejabat negara. Mereka secara spesifik mencatat bahwa badan hukum internasional, termasuk Mahkamah Pidana Internasional (ICC), tidak boleh menyalahgunakan wewenang mereka. Kritik ini mengacu pada penerbitan surat perintah penangkapan, di antaranya terhadap Vladimir Putin pada 17 Maret 2023, terkait dugaan pemindahan anak-anak Ukraina secara ilegal saat invasi tahun 2022. Sebagai penutup yang tegas, ketiga kepala negara menegaskan kembali konsensus bahwa perang nuklir tidak dapat dimenangkan dan tidak boleh terjadi. Mereka berkomitmen untuk terus terlibat dalam dialog guna mengurangi risiko nuklir serta mencegah proliferasi senjata hulu ledak massal tersebut.
BERITA TERKAIT (Dunia)
Dinamika Dุจููู ุงุณูุฉ: Prabowo dan Putin Jajaki Sinergi Ekonomi dan AI di KTT APEC

Putin Angkat Peran Strategis Indonesia sebagai Perekonomian Besar Tercepat di Dunia saat KTT APEC

Militer Israel Putuskan Akhiri Operasi Darat di Jalur Gaza Meski Gencatan Senjata Tegang
