Kompolnas Klarifikasi Regulasi: Pasal 42 Perpol Baru Buka Peluang Siapapun Pimpin Sidang Etik Listyo Sigit
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Komisioner Kompolnas, Choirul Anam , menegaskan bahwa landasan hukum dari proses ini telah diperbarui melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026.
- Aturan baru tersebut secara eksplisit membuka peluang bagi personel dengan berbagai kepangkatan untuk duduk sebagai ketua maupun anggota majelis, asalkan memenuhi syarat legal yang berlaku.
- Penyesuaian regulasi ini dinilai menjadi kunci sahanya penyelenggaraan sidang etik, khususnya untuk mengatasi hambatan terkait hierarki dan kepangkatan yang ada di dalam struktur Polri.
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memberikan pernyataan resmi terkait mekanisme penunjukan ketua majelis dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang akan mengadili kasus mantan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Komisioner Kompolnas, Choirul Anam, menegaskan bahwa landasan hukum dari proses ini telah diperbarui melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026. Aturan baru tersebut secara eksplisit membuka peluang bagi personel dengan berbagai kepangkatan untuk duduk sebagai ketua maupun anggota majelis, asalkan memenuhi syarat legal yang berlaku.
Penyesuaian regulasi ini dinilai menjadi kunci sahanya penyelenggaraan sidang etik, khususnya untuk mengatasi hambatan terkait hierarki dan kepangkatan yang ada di dalam struktur Polri. Menurut Anam, penerbitan Perpol Nomor 4 Tahun 2026, yang memuat perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi, merupakan respons langsung terhadap fakta hukum yang membutuhkan dasar legalitas kuat. "Dengan Perpol itu khususnya Pasal 42 terkait kepangkatan, siapa pun asalkan tidak melanggar Perpol punya posibilitas untuk menjadi ketua maupun anggota dalam majelis tersebut," ujar Anam saat dikonfirmasi pada Kamis (19/11).
Fleksibilitas Hukum dan Mekanisme Penunjukan
Substansi perubahan pada Perpol Nomor 4 Tahun 2026, yang disahkan dan diundangkan pada Senin (16/11), mencakup sembilan poin penyesuaian norma. Perubahan ini dirancang untuk memastikan bahwa susunan majelis sidang dapat dibentuk secara valid tanpa terhalang oleh kekakuan aturan lama. Komisioner Kompolnas menekankan bahwa penerbitan aturan baru ini adalah "jalan keluar" yang diperlukan agar pelaksanaan sidang etik memiliki pijakan hukum yang solid. Meskipun ruang lingkup regulasi memberikan fleksibilitas dalam penunjukan anggota majelis, Kompolnas menegaskan bahwa wewenang final untuk menentukan susunan majelis tetap berada di tangan Mabes Polri. "Kita hormati aturan mainnya. Kita tunggu. Itu kan keputusannya Mabes Polri ya. Kita tunggu Mabes Polri saja," tegas Anam, menunjukkan sikap penghormatan terhadap mekanisme internal Polri.
Latar Belakang Regulasi dan Imbasnya
Penerbitan aturan baru ini terjadi menjelang pelaksanaan sidang etik terhadap Jenderal Listyo Sigit Prabowo, di mana Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan Perpol tersebut sebagai landasan hukum. Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir mengakui bahwa rencana sidang etik tersebut menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan regulasi baru. Dengan adanya Pasal 42, batasan kepangkatan yang sebelumnya menjadi kendala teknis kini menjadi lebih fleksibel, memungkinkan pembentukan majelis yang kompeten secara hukum. Imbas dari regulasi ini adalah penegasan bahwa proses etik di tubuh Polri tetap berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku, dengan seluruh pihak diminta menghormati keputusan final yang akan diambil oleh Mabes Polri terkait siapa yang akan memimpin jalannya sidang.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Bulog Sorong Tambah Stok 1.000 Ton Beras Jelang Natal, Total Cadangan Capai 3.800 Ton

Vonis 5 Tahun Penjara: Kepala Daycare Little Aresha Ditesor 2 Dakwaan, Jaksa Kecewa Tanpa Restitusi

Bahlil Lahadalia Tetapkan 42 Komoditas sebagai Mineral Kritis, Daftarnya Resmi Berlaku
