Kemenperin Minta Prioritas Gas untuk Industri Diubah, Jangan Lagi Jadi 'Antrean Terakhir'
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendesak perubahan fundamental dalam mekanisme aturan penyaluran gas bumi di Indonesia.
- Urgensi Kejelasan Pasokan untuk Perencanaan Produksi Persoalan ini kian krusial seiring sejumlah gangguan teknis pada fasilitas produksi di hulu yang berimbas langsung pada keandalan pasokan bagi pelaku usaha.
- Bimo menekankan bahwa industri memerlukan kepastian informasi mengenai gangguan dan waktu pemulihan untuk menyusun perencanaan produksi yang akurat.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendesak perubahan fundamental dalam mekanisme aturan penyaluran gas bumi di Indonesia. Kebijakan baru ini bertujuan agar sektor industri dalam negeri tidak lagi diperlakukan sebagai prioritas terakhir ketika terjadi keterbatasan pasokan, meskipun Indonesia memiliki cadangan sumber daya gas yang melimpah. Sri Bimo Pratomo, Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin, menegaskan bahwa seluruh sektor penerima gas bumi tertentu (HGBT) harus mendapatkan kedudukan prioritas yang setara, termasuk sektor listrik, pupuk, dan industri manufaktur.
Urgensi Kejelasan Pasokan untuk Perencanaan Produksi
Persoalan ini kian krusial seiring sejumlah gangguan teknis pada fasilitas produksi di hulu yang berimbas langsung pada keandalan pasokan bagi pelaku usaha. Bimo menekankan bahwa industri memerlukan kepastian informasi mengenai gangguan dan waktu pemulihan untuk menyusun perencanaan produksi yang akurat.
- Konsumen industri menuntut ketepatan waktu, kualitas, dan jumlah produk yang dipesan.
- Berhenti sementara dalam proses produksi dapat mengganggu rantai pasok dan kewajiban pengiriman.
- Ketidakpastian pasokan menghambat efisiensi operasional perusahaan.
Target Pertumbuhan Ekonomi 8% dan Perbaikan Regulasi Gas
Di samping isu teknis pasokan, pemerintah juga tengah merumuskan penyempurnaan kebijakan pengusahaan gas bumi dan penetapan harga melalui regulasi baru. Langkah strategis ini diambil untuk mendukung daya saing industri nasional yang dianggap sebagai motor penggerak utama ekonomi. Sri Bimo Pratomo mengaitkan keberhasilan industri dengan target ambisius Presiden, yaitu pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029. Jika roda penggerak ekonomi ini berjalan tersendat akibat masalah energi, target tersebut akan sulit tercapai. Forum diskusi ini turut melibatkan Nugroho Christijanto dari Asosiasi Pengusaha Pupuk Indonesia (APPI) dan Ahmad Heri Firdaus dari INDEF, yang sama-sama menyoroti pentingnya keadilan prioritas energi demi stabilitas investasi dan produktivitas nasional.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Percepatan IKN Berjalan: Otorita Dorong Proyek Gedung & Kolam Retensi, Investor Tiongkok Injeksi Rp1,25 Triliun

Polres Kotabaru Gerebek Gudang Rokok Ilegal di Pulau Laut Utara, Satu Pelaku Diamankan

Kemenekraf Dorong Seruniaudio dari Yogyakarta Tembus Pasar Global, Inovasi Audio Imersif Jadi Kunci Karier Baru
