Kemenag dan Densus 88 Kolaborasi Perkuat Rehabilitasi Eks Napiter dengan Pendekatan Humanis

- Pemerintah Indonesia memperkuat strategi deradikalisasi melalui sinergi strategis antara Kementerian Agama (Kemenag) dan Densus 88 Antiteror untuk mendampingi mantan narapidana terorisme (napiter).
- Direktur Bina Orang dan Kelompok Terpapar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Iwan Ristiyanto , menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor.
- Ia menekankan bahwa penyuluh agama memiliki posisi strategis karena kedekatan sosial, namun tidak boleh bergerak secara tunggal.
Pemerintah Indonesia memperkuat strategi deradikalisasi melalui sinergi strategis antara Kementerian Agama (Kemenag) dan Densus 88 Antiteror untuk mendampingi mantan narapidana terorisme (napiter). Kolaborasi ini dirancang untuk memastikan proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial berjalan efektif sesuai dengan batas kewenangan masing-masing instansi, menandai pergeseran paradigma dari sekadar penegakan hukum ke pemulihan kemanusiaan.
Direktur Bina Orang dan Kelompok Terpapar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Iwan Ristiyanto, menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor. Ia menekankan bahwa penyuluh agama memiliki posisi strategis karena kedekatan sosial, namun tidak boleh bergerak secara tunggal. "Penyuluh harus berkoordinasi dengan Densus 88, Bhabinkamtibmas, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya. Jangan sampai penyuluh langsung bergerak ke lapangan tanpa koordinasi strategis," ujar Iwan di Jakarta. Koordinasi ini bertujuan agar setiap pemangku kepentingan memahami peran mereka dan memastikan komunikasi penanganan berjalan terarah di wilayah pendampingan.
Reintegrasi Sosial sebagai Pilar Penanggulangan Terorisme
Iwan menjelaskan bahwa penanggulangan terorisme tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan hukum represif. Rehabilitasi dan reintegrasi sosial menjadi komponen vital untuk membantu eks napiter beradaptasi kembali dengan masyarakat. Sebagai contoh konkret, negara melibatkan berbagai kementerian, termasuk Kemenag, dalam pendampingan terhadap 33 warga negara Indonesia yang dipulangkan dari Suriah. Program ini bertujuan memulihkan dan menyesuaikan kondisi psikososial mereka pasca konflik. Iwan juga mengingatkan bahwa radikalisasi adalah proses bertahap, bukan kejadian instan. "Radikalisme itu bukan sesuatu yang tiba-tiba. Ada proses yang dilalui, mulai dari intoleransi, kemudian radikalisme, hingga tindakan terorisme," katanya. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus menyasar lingkungan keluarga, pergaulan, dan pengaruh ruang digital.
Pendekatan Humanis untuk Merebut Hati dan Pikiran
Plt. Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag, Muchlis M. Hanafi, menyatakan bahwa pendampingan eks napiter adalah tanggung jawab keagamaan sekaligus kemanusiaan. Ia mendorong penyuluh agama untuk mengedepankan pendekatan humanis agar dapat membangun kepercayaan. "Tidak semua harus diceramahi atau dinasihati sekaligus, tetapi bagaimana merebut hatinya terlebih dahulu dengan pendekatan yang humanis. Jika hatinya sudah bisa direbut, Insya Allah pemikiran, sikap, dan perilakunya bisa kita arahkan," ucapnya. Sebelum terjun ke lapangan, penyuluh dituntut memahami regulasi dan prosedur pendampingan secara mendalam. Kemampuan komunikasi menjadi kunci agar pembinaan tidak hanya sebatas nasihat keagamaan, tetapi juga menyentuh kebutuhan dan kondisi individu yang didampingi, sehingga reintegrasi dapat berhasil secara komprehensif.
BERITA TERKAIT (Berita Daerah)

Motorola Edge 70 Neo Resmi Diumumkan: Layar 144Hz dan Baterai 7.000 mAh Jadi Andalan

Pramono Anung Titip Pesan ke Istri ASN: Jaga Suami dari Praktik Korupsi

Xi Jinping Serukan Pembentukan Zona Perdagangan Bebas Asia-Pasifik dalam KTT APEC di Shenzhen
