Jumhur Hidayat Tuntut Revisi Kepmen ESDM: Perairan Ujung Kulon Harus Bebas Tambang demi Kelangsungan Badak Jawa
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Politik konservasi nasional bergetar setelah Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat secara resmi mengkritik penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK).
- Pernyataan keras ini muncul sebagai respons langsung terhadap potensi ancaman yang dianggap kontradiktif dengan status konservasi tinggi kawasan yang menjadi habitat terakhir Badak Jawa.
- Jumhur menggarisbawahi bahwa TNUK bukan sekadar area geografis biasa, melainkan benteng terakhir bagi ekosistem yang sangat rentan.
Politik konservasi nasional bergetar setelah Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat secara resmi mengkritik penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK). Dalam sambutannya pada peringatan Hari Pohon Sedunia di Angke Kapuk, Jakarta Barat, Kamis, 19 November 2026, Jumhur menegaskan bahwa keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tersebut perlu ditinjau ulang secara serius dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian terhadap lingkungan. Pernyataan keras ini muncul sebagai respons langsung terhadap potensi ancaman yang dianggap kontradiktif dengan status konservasi tinggi kawasan yang menjadi habitat terakhir Badak Jawa.
Jumhur menggarisbawahi bahwa TNUK bukan sekadar area geografis biasa, melainkan benteng terakhir bagi ekosistem yang sangat rentan. Dengan populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) yang terancam punah di alam liar, setiap perubahan minor pada habitat pesisir dan perairan di sekitarnya dapat berdampak fatal bagi kelangsungan spesies ini. Oleh karena itu, ia menilai bahwa kepentingan ekonomi dari aktivitas tambang tidak boleh mengorbankan integritas ekologis kawasan yang telah ditetapkan sebagai prioritas perlindungan.
Ancaman Ekologis bagi Habitat Terakhir Badak Jawa
Menteri LH merinci setidaknya tiga alasan krusial mengapa perairan TNUK harus dikecualikan dari WUP. Pertama, spesies Badak Jawa berstatus Kritis (Critically Endangered) dengan estimasi populasi liar yang tersisa kurang dari 50 individu di satu kawasan saja. Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa mamalia besar ini memiliki karakteristik perilaku dan kebutuhan habitat yang sangat spesifik, sehingga perlindungan terhadap mereka menuntut keutuhan ekosistem daratan, pesisir, dan perairan yang saling terhubung tanpa celah gangguan.
- Potensi dampak negatif dari pertambangan meliputi kebisingan, getaran, sedimentasi, pencemaran, serta perubahan kualitas perairan.
- Tingginya nilai konservasi kawasan membuat risiko lingkungan harus diperhitungkan sejak tahap perencanaan, meski belum ada bukti dampak langsung di lokasi WUP saat ini.
Prioritas Peninjauan Ulang Regulasi Tambang
Menutup pernyataannya, Jumhur menegaskan bahwa langkah administratif telah dilakukan dengan mengirim surat resmi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Langkah ini bertujuan untuk memicu evaluasi mendalam dan peninjauan kembali terhadap Kepmen ESDM terkait, dengan harapan bagian WUP yang berada di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon dapat dikeluarkan sepenuhnya. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat mulai memprioritaskan keberlanjutan fungsi ekosistem di atas ekspansi sektor ekstraktif, setidaknya di wilayah-wilayah dengan biodiversitas yang berada di ambang kepunahan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Bulog Sorong Tambah Stok 1.000 Ton Beras Jelang Natal, Total Cadangan Capai 3.800 Ton

Vonis 5 Tahun Penjara: Kepala Daycare Little Aresha Ditesor 2 Dakwaan, Jaksa Kecewa Tanpa Restitusi

Bahlil Lahadalia Tetapkan 42 Komoditas sebagai Mineral Kritis, Daftarnya Resmi Berlaku
