Hukuman Berat bagi Eks Kasat Resnarkoba: AKP Malaungi Dihukum 20 Tahun Penjara atas Kasus Peredaran Narkotika di Bima
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Medan hukum pemberantasan narkotika di Nusa Tenggara Barat kembali menegaskan sanksi tegas terhadap pelanggaran integritas pejabat.
- Terbukti secara sah dan meyakinkan, AKP Malaungi didakwa terlibat dalam aksi penjualan dan penerimaan narkotika bukan tanaman dengan berat bukti lima gram .
- Vonis berat ini bukan tanpa alasan, karena majelis hakim menilai perbuatan terdakwa merupakan bagian dari permufakatan jahat bersama terdakwa lain yang diproses dalam perkara terpisah.
Medan hukum pemberantasan narkotika di Nusa Tenggara Barat kembali menegaskan sanksi tegas terhadap pelanggaran integritas pejabat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada AKP Malaungi, mantan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Bima Kota, atas tindak pidana permufakatan jahat dalam peredaran narkotika golongan I. Amar putusan ini dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim Rifai pada Kamis (19/11/2026) di Ruang Kartika Pengadilan Negeri Raba Bima, menandai akhir dari proses sidang yang mengungkap keterlibatan pejabat kepolisian dalam jaringan sindikat narkotika.
Terbukti secara sah dan meyakinkan, AKP Malaungi didakwa terlibat dalam aksi penjualan dan penerimaan narkotika bukan tanaman dengan berat bukti lima gram. Vonis berat ini bukan tanpa alasan, karena majelis hakim menilai perbuatan terdakwa merupakan bagian dari permufakatan jahat bersama terdakwa lain yang diproses dalam perkara terpisah. Selain hukuman penjara, majelis juga menetapkan denda sebesar Rp500 juta yang wajib dilunasi dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dengan mekanisme penyitaan dan pelelangan harta kekayaan jika pembayaran terlambat.
Detail Vonis dan Mekanisme Pemenuhan Denda
Majelis hakim memberikan aturan spesifik terkait pelaksanaan denda guna memastikan akuntabilitas hukum. Jika denda tidak dibayarkan dalam jangka waktu yang ditentukan, harta kekayaan terdakwa dapat disita dan dilelang. Apabila hasil pelelangan tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban, maka sanksi diganti dengan pidana kurungan tambahan selama 140 hari. Dalam aspek barang bukti, pengadilan memerintahkan pengembalian sejumlah aset seperti telepon seluler, buku rekening, dan barang lainnya kepada pihak yang berhak, termasuk para saksi, untuk mengesahkan hak kepemilikan yang sah.
Respons Para Pihak dan Kesenjangan dengan Tuntutan Jaksa
Atas putusan tersebut, AKP Malaungi menyatakan sikap pikir-pikir bersama penasihat hukumnya, mengutip "Kami pikir-pikir dulu, Yang Mulia". Sikap serupa ditunjukkan Jaksa Penuntut Umum Syahrur Rahman yang juga masih mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya, termasuk kemungkinan mengajukan banding. Perbandingan tajam terlihat dari tuntutan awal JPU yang meminta hukuman seumur hidup serta denda Rp1 miliar. Vonis 20 tahun penjara ini, meskipun lebih ringan dari tuntutan jaksa, tetap menjadi catatan berat bagi mantan pengawas narkoba, mencerminkan komitmen hukum dalam menindak tegas oknum aparat yang justru terlibat dalam jaringan distribusi narkotika.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Prabowo dan Xi Jinping Menegaskan Komitmen Strategis IndonesiaโChina: Dari Persahabatan ke Ekonomi Berkelanjutan

Indonesia Resmi Luncurkan B50: Langkah Strategis Prabowo Menuju Kemandirian Energi Nasional

Dominasi Lokal: Empat Raksasa Penggenggam Kendali Bisnis SPBU Indonesia Pasca Keluarnya Shell, BP, dan Vitol
