Gubernur Sumut Bobby Nasution Tegaskan Balapan Trail di Sibayak Ilegal, Ancam Jerat Panitia Hukum
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution secara tegas mengecam keras penyelenggaraan kegiatan balapan motor trail di kawasan Pegunungan Sibayak , Kabupaten Karo.
- Bobby Nasution bahkan membuka kemungkinan untuk membawa panitia ke jalur hukum apabila mereka tidak dapat mempertanggungjawabkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
- Kegiatan yang diklaim diadakan oleh organisasi Karo Trail Mania pada Minggu (15/11) ini dinilai telah melanggar aturan main yang ketat mengenai akses ke kawasan konservasi tersebut.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution secara tegas mengecam keras penyelenggaraan kegiatan balapan motor trail di kawasan Pegunungan Sibayak, Kabupaten Karo. Ia menyatakan bahwa event yang viral di media sosial tersebut bersifat ilegal karena penyelenggara tidak memiliki izin resmi, apalagi jalur pendakian gunung tersebut masih ditutup untuk pemulihan ekosistem hingga 5 Desember 2026. Bobby Nasution bahkan membuka kemungkinan untuk membawa panitia ke jalur hukum apabila mereka tidak dapat mempertanggungjawabkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
Ketidakpuasan pemerintah provinsi ini muncul setelah beredarnya video yang memperlihatkan aktivitas ekskavator melakukan pelebaran jalan di sekitar kawah serta para pesaing yang mengendarai motor trail hingga ke puncak gunung. Kegiatan yang diklaim diadakan oleh organisasi Karo Trail Mania pada Minggu (15/11) ini dinilai telah melanggar aturan main yang ketat mengenai akses ke kawasan konservasi tersebut.
Apa Dampak Balapan Trail Ilegal terhadap Ekosistem Sibayak?
Bobby Nasution menjelaskan bahwa penyelenggaraan balapan motor trail memiliki prosedur perizinan yang ketat. Sebelum pemerintah daerah dapat menerbitkan izin pelaksanaan, penyelenggara wajib mendapatkan rekomendasi dari Indonesia Off-Road Federation (IOF) dan Ikatan Motor Indonesia (IMI). Setelah dikonfirmasi langsung ke IOF, Bobby memastikan bahwa tidak ada rekomendasi atau izin yang diberikan untuk kegiatan trail Sibayak Mountain Enduro tersebut. "Bukan mau membela diri, setahu kami untuk kegiatan trail harus ada izin dari IOF. Saya tanyakan ke IOF, tidak ada rekomendasi atau izin untuk kegiatan tersebut," ujar Bobby saat memberikan pernyataan pada Rabu (18/11). Tanpa pemenuhan persyaratan awal dari organisasi motor ini, pemerintah tidak memiliki landasan hukum untuk menerbitkan izin penyelenggaraan.
Ancaman Sanksi Hukum dan Pertanggungjawaban Panitia
Ancaman sanksi hukum ini bukan sekadar retorika, melainkan respons langsung terhadap kerusakan parah vegetasi yang terjadi akibat ban motor dan alat berat. Selain melarang balapan liar, Pemprov Sumut juga menyoroti aktivitas alat berat yang menggunakan dalih merapikan jalur evakuasi pendakian. Bobby meminta seluruh pihak penyelenggara untuk bertanggung jawab penuh atas kerusakan lingkungan yang terjadi di Gunung Sibayak. "Maka ini harus dipertanggungjawabkan sama mereka juga. Kalau tidak tanggung jawab, silakan buat laporan untuk kegiatan tanpa izin masuk sampai ke kawah," tegasnya. Langkah tegas ini menjadi peringatan keras bagi semua komunitas otomotif agar selalu mematuhi regulasi perizinan dan menjaga kelestarian alam yang sedang dalam proses pemulihan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Prabowo dan Xi Jinping Menegaskan Komitmen Strategis IndonesiaโChina: Dari Persahabatan ke Ekonomi Berkelanjutan

Indonesia Resmi Luncurkan B50: Langkah Strategis Prabowo Menuju Kemandirian Energi Nasional

Dominasi Lokal: Empat Raksasa Penggenggam Kendali Bisnis SPBU Indonesia Pasca Keluarnya Shell, BP, dan Vitol
