Gelar Perkara Dugaan Makar Presiden Prabowo Digelar Bareskrim, 4 Jenderal Polri Tersangka
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Langkah strategis ini diambil setelah penyidik melakukan penggeledahan dan olah tempat kejadian perkara (TKP) di sejumlah lokasi yang diduga menjadi posko makar.
- Susatyo menjelaskan bahwa proses gelar perkara tersebut akan melibatkan tim internal Bareskrim serta sejumlah saksi ahli untuk membedah secara mendalam dugaan pelanggaran hukum.
- "Kita akan lihat nanti konstruksinya menurut para ahli, nanti kami diskusikan.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro, mengumumkan bahwa institusinya akan menggelar perkara kasus dugaan tindak pidana makar terhadap Presiden RI Prabowo Subianto pada Kamis (19/11/2026). Langkah strategis ini diambil setelah penyidik melakukan penggeledahan dan olah tempat kejadian perkara (TKP) di sejumlah lokasi yang diduga menjadi posko makar. Susatyo menegaskan bahwa gelar perkara ini merupakan bagian krusial dari pengumpulan bukti fisik untuk memperkuat konstruksi hukum dalam kasus yang melibatkan eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi di bawah komandonya.
Susatyo menjelaskan bahwa proses gelar perkara tersebut akan melibatkan tim internal Bareskrim serta sejumlah saksi ahli untuk membedah secara mendalam dugaan pelanggaran hukum. "Kita akan lihat nanti konstruksinya menurut para ahli, nanti kami diskusikan. Hasilnya nanti akan kami sampaikan," ujar Susatyo dalam keterangannya pada Rabu (18/11). Proses ini berlatar belakang penemuan awal bahwa praktik penyadapan ilegal tidak hanya menargetkan Presiden, melainkan juga para menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat lainnya.
Empat Jenderal Polri Aktif Tersangka dan Diantar ke Rutan
Kasus ini menjerat empat jenderal Polri aktif yang diduga terlibat dalam jaringan penyadapan ilegal tersebut. Selain Listyo Sigit Prabowo, tiga perwira tinggi (pati) Polri yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi. Dari keempat tersangka tersebut, tiga orang di antaranya, yaitu Ahrie Sonta, Eko Hadi, dan Slamet, saat ini telah menjalani proses penahanan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri. Mereka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2, serta atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE terkait pencurian data elektronik dan rahasia negara.
Sanksi Etik PTDH dan Eskalasi Kasus ke Tahap Penyidikan
Di samping proses hukum pidana, sanksi etik juga telah dijatuhi kepada dua tersangka. Ahrie Sonta Nasution dan Eko Hadi Santoso telah diputus menerima sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Namun demikian, keduanya telah mengajukan banding atas putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang sempat digelar pada Selasa (17/11/2026). Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri secara formal telah meningkatkan status perkara dugaan tindak pidana makar ini ke tahap penyidikan, menandai eskalasi serius dalam penanganan kasus yang dianggap mengancam stabilitas hukum dan ketertiban nasional tersebut.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

BRI Finance Raih Dua Penghargaan Lingkungan, Duta Utama Pengelolaan Sampah Kolaboratif Jakarta

Pemerintah Jabar Komitmen Berikan Santunan Rp250 Juta untuk Keluarga Atlet Selam yang Meninggal di Porprov 2026

Penguatan JKN Melalui Kolaborasi Pentahelix: BPJS Kesehatan Libatkan Akademisi Meluruskan Hoaks Kesehatan
