FSP RTMM-SPSI Tuntut Moratorium Cukai: Ancaman Rokok Ilegal Mencekik Industri Legal dan 500.000 Pekerja
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Ketua Umum FSP RTMM-SPSI, Hendry Wardana , memperingatkan bahwa ketidakadilan struktural ini berpotensi membuat perusahaan rokok legal 'menyerah'.
- "Jika perusahaan rokok legal akhirnya menyerah karena ketidakadilan yang terus terjadi, dampaknya akan sangat besar," ujar Hendry dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
- Dampak tersebut tidak hanya bersifat korporat, tetapi langsung menyentuh hulu rantai mata pencaharian masyarakat.
Forum Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) mendesak pemerintah untuk segera memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi industri hasil tembakau (IHT). Tekanan regulasi dan fiskal yang berkepanjangan dinilai semakin memperlebar celah bagi peredaran rokok ilegal, yang tidak menanggung kewajiban yang sama, sehingga mengancam keberlangsungan industri legal di Indonesia.
Ketua Umum FSP RTMM-SPSI, Hendry Wardana, memperingatkan bahwa ketidakadilan struktural ini berpotensi membuat perusahaan rokok legal 'menyerah'. "Jika perusahaan rokok legal akhirnya menyerah karena ketidakadilan yang terus terjadi, dampaknya akan sangat besar," ujar Hendry dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Dampak tersebut tidak hanya bersifat korporat, tetapi langsung menyentuh hulu rantai mata pencaharian masyarakat.
Ekosistem Pekerja dan Kesejahteraan Sektor Tembakau
Menurut Hendry, saat ini sekitar 500.000 pekerja terlibat langsung dalam sektor manufaktur industri rokok. Oleh karena itu, tekanan terhadap industri legal juga berisiko memengaruhi keberlangsungan pekerjaan jutaan orang. "Persoalannya bukan sekadar ada atau tidaknya pekerjaan, tetapi apakah pekerjaan tersebut layak dan mampu menciptakan kesejahteraan," tegasnya. Angka ini menunjukkan betapa vitalnya stabilitas regulasi bagi stabilitas sosial ekonomi para buruh pabrik rokok dan petani tembakau.
Imbas Kenaikan Cukai dan Usulan Moratorium
Hendry menilai bahwa lonjakan cukai yang tinggi dan berbagai aturan ketat telah inadvertently mendorong pertumbuhan rokok ilegal. Secara simultan, produksi rokok legal mengalami penurunan. "Oleh karena itu, kami mengusulkan moratorium kenaikan cukai untuk menekan pertumbuhan rokok ilegal. Jika kenaikan cukai terus dilakukan, yang terjadi justru rokok ilegal semakin berkembang," ujarnya. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa di sejumlah daerah, peredaran rokok ilegal telah mencapai kisaran 20โ30 persen. Kondisi ini semakin menekan industri legal yang tetap harus memenuhi kewajiban pajak dan regulasi yang ketat, menciptakan persaingan yang tidak seimbang antara pelaku usaha formal dan informal.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Haedar Nashir Ingatkan Orang Tua: Jangan Biarkan Media Sosial Menghancurkan Akhlak Anak di Rumah

Strategi Masa Depan: Haedar Nashir Dorong Diversifikasi Usaha Nonkonvensional Muhammadiyah

BGN Sambut Positif Integrasi Ikan ke Menu MBG; KKP Dorong Konsumsi Rutin 2x Sepekan
