ESDM Percepat Pemberdayaan Pengusaha Lokal lewat IUP Prioritas Agar Tak Jadi Penonton di Bisnis Tambang
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi mendorong pemerintah daerah untuk membina dan mempersiapkan pengusaha lokal agar mampu mengambil peran strategis di sektor pertambangan.
- Langkah ini diambil guna memastikan kekayaan alam tidak hanya dinikmati oleh korporasi besar dari luar daerah, sementara masyarakat setempat hanya menjadi penonton.
- Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian ESDM, Tirta Nugraha Mursitama , menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan wujud dari prinsip keadilan yang diamanatkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia .
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi mendorong pemerintah daerah untuk membina dan mempersiapkan pengusaha lokal agar mampu mengambil peran strategis di sektor pertambangan. Langkah ini diambil guna memastikan kekayaan alam tidak hanya dinikmati oleh korporasi besar dari luar daerah, sementara masyarakat setempat hanya menjadi penonton. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian ESDM, Tirta Nugraha Mursitama, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan wujud dari prinsip keadilan yang diamanatkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. "Pak Menteri kan selalu mengatakan, jangan sampai yang dapat itu hanya di pusat saja. Kuenya itu harus ke daerah juga. Nah, ini menurut saya prinsip yang berkeadilan," ujar Tirta di acara Senator Menyapa yang digelar CNN Indonesia di Jakarta, Kamis (19/11).
Untuk mewujudkan ambisi tersebut, pemerintah memanfaatkan mekanisme Izin Usaha Pertambangan (IUP) prioritas. Kebijakan ini menjadi terobosan signifikan karena memberikan kesempatan khusus bagi kelompok tertentu untuk memperoleh wilayah tambang tanpa harus melalui prosedur lelang umum. Dengan skema ini, akses ke sumber daya alam menjadi lebih inklusif dan terarah pada penggerak ekonomi lokal, bukan sekadar kepentingan akumulasi modal skala besar yang seringkali tidak membawa dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat sekitar tambang.
Mekanisme Prioritas untuk Kelompok Strategis
IUP prioritas dirancang khusus untuk mendukung entitas yang dianggap memiliki keterkaitan erat dengan masyarakat atau negara. Kelompok yang mendapatkan hak prioritas dalam perizinan ini mencakup koperasi, badan usaha kecil dan menengah (UKM), badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Selain itu, untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perguruan tinggi juga dapat memperoleh akses IUP prioritas melalui badan usaha yang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Tirta menjelaskan bahwa keberadaan regulasi ini adalah ide terobosan luar biasa, namun kuncinya terletak pada pengawasan pelaksanaan di lapangan agar manfaatnya benar-benar terasa hingga ke akar rumput.
Dukungan Komprehensif Pemerintah Daerah
Agar pengusaha lokal tidak gagal di tengah persaingan industri tambang yang kompleks, pemerintah daerah diimbau untuk hadir sebagai pendamping utama. Peran gubernur dan bupati tidak lagi terbatas pada penerbitan izin, melainkan harus aktif memastikan kesiapan tiga pilar utama: permodalan, penguasaan teknologi, dan ketersediaan tenaga kerja terampil. "Karena juga kita tahu bagaimana permodalannya, teknologinya, tenaga kerjanya," imbuh Tirta. Diskusi mendalam mengenai hal ini juga menjadi sorotan di episode ketiga program Senator Menyapa bertema 'Kekayaan Alam Melimpah, Kesejahteraan Lokal Terwujud', yang menghadirkan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dan perwakilan DPD RI untuk menguji keadilan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) serta dampak hilirisasi bagi masyarakat lokal.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Menteri PU Percepat Normalisasi Sungai di Sumatera untuk Hadapi Musim Hujan, TNI Didorong Turun Tangan

Eisenkot Kecam Kekerasan Pemukim sebagai 'Terorisme Yahudi', Akui Ben-Gvir dan Smotrich Picu Anarki di Tepi Barat

PLN Manado Salurkan 210 Lember Seng dan Beras untuk Revitalisasi Warga Passo Terdampak Puting Beliung
