DPR RI Sahkan UU Perampasan Aset, Menutup Bab 18 Tahun Perjuangan Hukum
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Pengesahan ini terjadi dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 yang dilaksanakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026).
- Langkah strategis ini menandai pergeseran paradigma penegakan hukum di Indonesia dari sekadar pemidanaan pelaku kejahatan menjadi pemulihan kerugian negara dan korban secara maksimal.
- Habiburokhman , Ketua Komisi III DPR RI, menegaskan bahwa regulasi baru ini dirancang untuk memperkuat pemberantasan korupsi melalui mekanisme pengambilalihan aset hasil tindak pidana.
DPR RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, mengakhiri proses legislasi panjang yang telah berlangsung selama 18 tahun. Pengesahan ini terjadi dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 yang dilaksanakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026). Langkah strategis ini menandai pergeseran paradigma penegakan hukum di Indonesia dari sekadar pemidanaan pelaku kejahatan menjadi pemulihan kerugian negara dan korban secara maksimal.
Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR RI, menegaskan bahwa regulasi baru ini dirancang untuk memperkuat pemberantasan korupsi melalui mekanisme pengambilalihan aset hasil tindak pidana. Poin krusial dalam undang-undang ini adalah diperlukannya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, atau dalam kasus tertentu, dapat dilakukan tanpa putusan pidana pelaku (non-conviction based forfeiture) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3. Ketentuan ini memberikan instrumen hukum yang lebih efektif bagi negara untuk mengejar aset-aset hasil kejahatan yang tersamar.
Proses Legislasi Terbuka dan Partisipatif
Pembahasan RUU ini tidak berjalan dalam ruang hampa, melainkan melibatkan partisipasi publik yang masif dan transparan. Komisi III DPR mencatat bahwa proses penyempurnaan substansi RUU didasari oleh 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disusun secara sistematis. Keterlibatan publik ditunjukkan melalui pelaksanaan sedikitnya 87 kegiatan rapat dengar pendapat serta kunjungan kerja ke 15 provinsi. Selain itu, 46 anggota Komisi III turut serta dalam sosialisasi di daerah pemilihan masing-masing untuk memastikan pemahaman yang merata di kalangan masyarakat. Seluruh proses, mulai dari rapat kerja hingga panitia kerja, dipublikasikan secara terbuka melalui siaran langsung dan dokumen resmi di laman DPR, menjamin akuntabilitas lembaga legislatif dalam merumuskan kebijakan hukum yang berdampak luas.
Implikasi Hukum dan Perlindungan Hak
Sebelum disahkan, RUU ini melalui fase penting yang dimulai pada Agustus 2025, disusul penyusunan draf pada September 2025, dan ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR pada 6 Oktober 2026, sebelum finalisasi oleh panitia kerja pada 5 November 2026. Undang-undang ini secara eksplisit dirancang untuk menyeimbangkan kepentingan negara dalam memulihkan kerugian dengan memberikan perlindungan tegas terhadap hak pihak ketiga yang tidak bersalah serta mekanisme pengaman untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan aparat hukum. Dengan hadirnya instrumen hukum baru ini, negara diharapkan dapat memberikan keadilan yang lebih komprehensif bagi masyarakat yang menjadi korban kejahatan dan korupsi, sekaligus menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk menyembunyikan aset hasil tindak pidana di berbagai yurisdiksi.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Prabowo dan Xi Jinping Menegaskan Komitmen Strategis IndonesiaโChina: Dari Persahabatan ke Ekonomi Berkelanjutan

Indonesia Resmi Luncurkan B50: Langkah Strategis Prabowo Menuju Kemandirian Energi Nasional

Dominasi Lokal: Empat Raksasa Penggenggam Kendali Bisnis SPBU Indonesia Pasca Keluarnya Shell, BP, dan Vitol
