Ditjen AHU Kemenkum Dorong Digitalisasi 20 Juta Arsip Sidik Jari untuk Perkuat Keamanan Transaksi Hukum
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Widodo , Direktur Jenderal AHU, menyatakan bahwa verifikasi identitas yang akurat merupakan prasyarat mutlak agar pihak yang menandatangani dokumen hukum benar-benar teridentifikasi dengan jelas.
- Langkah ini bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bagian dari perlindungan hak masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan identitas yang dapat menimbulkan sengketa hukum.
- Urgensi penguatan identitas ini sejalan dengan temuan Kementerian Komunikasi dan Digital pada Juli 2026, di mana terungkap adanya praktik penyalahgunaan data wajah oleh penjual kartu SIM.
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum menegaskan bahwa integrasi teknologi biometrik, khususnya sidik jari, menjadi instrumen krusial untuk menjamin kepastian hukum dalam setiap transaksi. Widodo, Direktur Jenderal AHU, menyatakan bahwa verifikasi identitas yang akurat merupakan prasyarat mutlak agar pihak yang menandatangani dokumen hukum benar-benar teridentifikasi dengan jelas. Langkah ini bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bagian dari perlindungan hak masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan identitas yang dapat menimbulkan sengketa hukum.
Urgensi penguatan identitas ini sejalan dengan temuan Kementerian Komunikasi dan Digital pada Juli 2026, di mana terungkap adanya praktik penyalahgunaan data wajah oleh penjual kartu SIM. Insiden tersebut menyoroti celah pada sistem verifikasi biometrik yang harus segera ditutup dengan mekanisme yang lebih ketat dan terintegrasi. Tanpa kepastian identitas yang valid, akta notaris dan perjanjian bisnis berisiko menjadi dasar sengketa yang merugikan pelaku usaha maupun masyarakat umum.
Transformasi 20 Juta Arsip Konvensional Menuju Sistem AFIS
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Ditjen AHU tengah mengupayakan modernisasi layanan daktiloskopi. Pada tahun 2024, lembaga ini mencatat bahwa sekitar 20 juta arsip sidik jari masih tersimpan dalam format fisik. Rencana pengalihannya ke sistem Automatic Fingerprint Identification System (AFIS) bertujuan untuk mempercepat proses identifikasi, perumusan, dan dokumentasi sidik jari, termasuk pencantumannya pada minuta akta notaris. Digitalisasi ini diharapkan meminimalkan kebutuhan masyarakat untuk menyerahkan ulang data yang sudah tersedia dalam sistem pemerintah, sehingga proses birokrasi menjadi lebih efisien.
Konformitas Pengamanan Data dengan UU Pelindungan Data Pribadi
Digitalisasi masif ini menuntut standar keamanan siber yang tinggi, mengingat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pelindungan Data Pribadi mengklasifikasikan data biometrik sebagai data pribadi spesifik. Pengelolaannya wajib mematuhi prinsip dasar pemrosesan, pembatasan akses, dan enkripsi data untuk mencegah kebocoran. Widodo menekankan bahwa pengembangan sistem ini harus didukung integrasi data antarlembaga yang aman. Dengan demikian, penguatan layanan daktiloskopi tidak hanya menyelesaikan aspek administratif, tetapi juga membangun kepercayaan publik sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat dan terlindungi secara hukum di Indonesia.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Prabowo dan Xi Jinping Menegaskan Komitmen Strategis IndonesiaโChina: Dari Persahabatan ke Ekonomi Berkelanjutan

Indonesia Resmi Luncurkan B50: Langkah Strategis Prabowo Menuju Kemandirian Energi Nasional

Dominasi Lokal: Empat Raksasa Penggenggam Kendali Bisnis SPBU Indonesia Pasca Keluarnya Shell, BP, dan Vitol
