BRAN Usulkan Status LPNK untuk Percepat Keadilan Agraria
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) menegaskan bahwa penguatan kelembagaan merupakan prasyarat strategis bagi negara untuk menghadirkan keadilan agraria secara cepat dan terpadu.
- Dedi Prasetyo , Kepala BRAN, menyatakan bahwa tanpa struktur organisasi yang solid, mandat reforma agraria sulit diterjemahkan menjadi solusi nyata bagi masyarakat.
- Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan dengan Komisi III DPR RI di Jakarta, Rabu, yang membahas usulan struktur organisasi baru untuk memastikan efisiensi penanganan isu tanah.
Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) menegaskan bahwa penguatan kelembagaan merupakan prasyarat strategis bagi negara untuk menghadirkan keadilan agraria secara cepat dan terpadu. Dedi Prasetyo, Kepala BRAN, menyatakan bahwa tanpa struktur organisasi yang solid, mandat reforma agraria sulit diterjemahkan menjadi solusi nyata bagi masyarakat. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan dengan Komisi III DPR RI di Jakarta, Rabu, yang membahas usulan struktur organisasi baru untuk memastikan efisiensi penanganan isu tanah.
Dedi menekankan bahwa kepastian hak atas tanah, penyelesaian konflik, dan perlindungan ruang hidup adalah kebutuhan mendasar yang mendesak. Saat ini, berbagai kelompok rentan seperti petani, nelayan, dan masyarakat adat masih menghadapi hambatan serius berupa konflik penguasaan lahan, ketidakpastian hak, serta ketimpangan akses terhadap sumber daya dan permodalan. Kondisi ini menuntut adanya lembaga negara yang tidak hanya memiliki landasan hukum, tetapi juga kewenangan operasional yang kuat dan jangkauan pelayanan hingga ke daerah.
Transformasi Menuju Lembaga Pemerintah Nonkementerian
Berlandaskan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026, BRAN mengusulkan transformasi status menjadi Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Usulan kelembagaan permanen ini dirancang dengan empat kedeputian utama yang mencakup perencanaan strategis, pencegahan dan penyelesaian konflik, penataan aset serta redistribusi tanah, dan pemberdayaan masyarakat. Dedi menyatakan, "Bagi rakyat, reforma agraria bukan persoalan struktur organisasi, melainkan kepastian atas tanah tempat mereka hidup dan mencari nafkah. Setiap konflik yang berlarut dapat menghambat penghidupan dan masa depan keluarga."
Sinergi Legislasi dan Data Agraria Terintegrasi
Untuk memastikan efektivitas di lapangan, BRAN juga mengusulkan penguatan delapan kantor regional serta pembangunan sistem data agraria terintegrasi. Sistem ini bertujuan agar setiap persoalan masyarakat dapat diidentifikasi, diverifikasi, dan ditangani berdasarkan data objektif yang dapat dipertanggungjawabkan. Dedi menambahkan, "Kelembagaan yang kita perjuangkan harus mampu menjawab kebutuhan rakyat. Konflik harus memiliki jalur penyelesaian yang jelas, hak masyarakat harus dilindungi, dan keputusan negara harus didasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan." Langkah ini diharapkan mampu mempercepat sinergi legislasi dan eksekusi kebijakan di tingkat daerah.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Amankan Pelayaran di Wilayah Perbatasan: Disnav Ambon, Polda, dan Kejati Maluku Perkuat Sinergi Navigasi Maritim

Transformasi Ekonomi Indonesia Timur: Maluku Utara dan NTB Catat Pertumbuhan Gemilang di Atas Rata-rata Nasional

Kecelakaan Fatal di The Saltu Parung: Tiga Pengunjung Terluka, Polisi Dalami Dugaan Kelalaian Operator
