BPI Dorong Transformasi Rumah Produksi: Dari Sekadar Proyek Menuju Bisnis Film Berkelanjutan
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Tuntutan strategis ini diluncurkan oleh Tesadesrada Ryza , Ketua Bidang Fasilitasi Pembiayaan BPI, dalam forum bergengsi JAFF Market Industry Report 2026 yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (19/11/2026).
- Langkah ini dinilai krusial untuk memperluas akses pendanaan formal sekaligus memperkuat daya saing industri perfilman di kancah ekonomi kreatif nasional.
- Menurut Tesadesrada, hambatan utama yang masih membelenggu sektor ini adalah persepsi pelaku usaha yang kerap mereduksi potensi film menjadi sekadar 'proyek'.
Badan Perfilman Indonesia (BPI) resmi mendorong transformasi paradigma dalam industri perfilman nasional dengan menggaungkan agar rumah produksi atau production house (PH) tidak lagi memandang pembuatan film semata sebagai proyek temporer, melainkan sebagai entitas bisnis yang berkelanjutan. Tuntutan strategis ini diluncurkan oleh Tesadesrada Ryza, Ketua Bidang Fasilitasi Pembiayaan BPI, dalam forum bergengsi JAFF Market Industry Report 2026 yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (19/11/2026). Langkah ini dinilai krusial untuk memperluas akses pendanaan formal sekaligus memperkuat daya saing industri perfilman di kancah ekonomi kreatif nasional.
Menurut Tesadesrada, hambatan utama yang masih membelenggu sektor ini adalah persepsi pelaku usaha yang kerap mereduksi potensi film menjadi sekadar 'proyek'. "Teman-teman masih melihatnya bahwa film ini proyek. Kalau ngomongin proyek itu kan yang harus dilihat sama bank ini harus bisnis, ketika bisnis berarti ini harus jelas model bisnisnya seperti apa, kemudian nanti proyeksinya akan bagaimana," tegas Ryza. Ia menekankan bahwa institusi perbankan membutuhkan kejelasan model bisnis dan proyeksi pendapatan yang terukur untuk menyalurkan pembiayaan. Selama ini, kelontang ketergantungan finansial industri film masih berputar pada sumber pendanaan dari investor atau sponsor, mengabaikan keran pembiayaan lain yang tersedia.
Memanfaatkan Instrumen Perbankan dan Peningkatan Literasi Keuangan
BPI mengidentifikasi bahwa terdapat sejumlah instrumen pembiayaan perbankan yang dapat dimanfaatkan secara optimal, seperti skema pinjaman, pembiayaan berbasis tagihan (invoice financing), serta berbagai bentuk kerja sama pendanaan lainnya. Namun, rendahnya pemahaman mengenai mekanisme dan persyaratan instrumen tersebut membuat akses terhadap pembiayaan formal belum tergarap maksimal. Tesadesrada menilai peningkatan literasi bisnis dan keuangan menjadi prasyarat mutlak, seiring terus bertumbuhnya jumlah rumah produksi setiap tahunnya. Pertumbuhan kuantitatif ini harus diimbangi dengan kemampuan kualitatif para produser dalam mengembangkan usaha agar dapat mempertahankan keberlangsungan bisnis dan meningkatkan kapasitas produksi mereka secara profesional.
Untuk mengatasi hambatan ini, BPI gencar menginisiasi edukasi alternatif pembiayaan melalui kolaborasi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan. Langkah ini dilakukan bekerja sama dengan Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melalui sinergi tersebut, BPI berharap lembaga perbankan di berbagai daerah dapat lebih terbuka dalam menjalin kerja sama dengan industri perfilman, sehingga rumah produksi memiliki pilihan pendanaan yang lebih beragam dan tidak lagi terbelenggu oleh ketergantungan pada skema investor dan sponsor semata.
Ekosistem Terdesentralisasi dan Pentingnya Data Industri
Penataan lanskap bisnis perfilman ini tidak hanya berhenti pada aspek pendanaan, tetapi juga menjangkau penguatan ekosistem komprehensif. Tesadesrada menegaskan bahwa ekosistem yang sehat harus mencakup empat pilar utama yang saling berkaitan: unsur usaha, kegiatan perfilman, profesi, dan pendidikan. Penguatan keempat unsur ini ditargetkan untuk mendistribusikan pertumbuhan industri film yang selama ini sangat terpusat di Jakarta, sehingga mampu menjadi motor penggerak ekonomi kreatif di berbagai penjuru daerah.
Sebagai penutup, BPI memberikan apresiasi tinggi terhadap penyelenggaraan JAFF Market Industry Report sebagai tolok ukur objektif perkembangan industri. Tesadesrada menyoroti bahwa ketersediaan data industri yang valid, terutama dari sisi metrik ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, merupakan instrumen vital. Data tersebut berperan krusial dalam membantu pelaku usaha dan pemangku kepentingan untuk memahami dinamika pasar secara utuh, yang pada akhirnya akan menjadi fondasi dalam merumuskan strategi pengembangan bisnis perfilman Indonesia ke depan dengan lebih cerdas dan berkelanjutan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Percepatan IKN Berjalan: Otorita Dorong Proyek Gedung & Kolam Retensi, Investor Tiongkok Injeksi Rp1,25 Triliun

Polres Kotabaru Gerebek Gudang Rokok Ilegal di Pulau Laut Utara, Satu Pelaku Diamankan

Kemenekraf Dorong Seruniaudio dari Yogyakarta Tembus Pasar Global, Inovasi Audio Imersif Jadi Kunci Karier Baru
