100 Perwakilan Perempuan dan Disabilitas Desak Pengakuan Hak dalam Kebijakan Transisi Energi dan Iklim
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Tuntutan tegas ini disuarakan dalam acara lokakarya dan deklarasi bertajuk "Suara Perempuan untuk Keadilan Iklim" yang digelar di Jakarta pada Rabu (18/11/2026).
- Dalam forum tersebut, para peserta menyoroti disparitas dampak krisis iklim yang disproportionately menimpa kelompok disabilitas dan perempuan.
- Claudya Fritsca , perwakilan HWDI Riau, menggarisbawahi urgensi aksesibilitas layanan kesehatan di tengah bencana berulang.
Seratus perwakilan perempuan muda dan penyandang disabilitas dari 27 provinsi secara kolektif mendesak pemerintah Indonesia untuk menjamin pelibatan bermakna kelompok rentan dalam pengambilan keputusan publik, khususnya terkait kebijakan transisi energi berkeadilan dan aksi iklim. Tuntutan tegas ini disuarakan dalam acara lokakarya dan deklarasi bertajuk "Suara Perempuan untuk Keadilan Iklim" yang digelar di Jakarta pada Rabu (18/11/2026). Inisiasi strategis ini diprakarsai oleh Yayasan Madani Berkelanjutan, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), dan Asosiasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita (PPSW), bekerja sama erat dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).
Dalam forum tersebut, para peserta menyoroti disparitas dampak krisis iklim yang disproportionately menimpa kelompok disabilitas dan perempuan. Claudya Fritsca, perwakilan HWDI Riau, menggarisbawahi urgensi aksesibilitas layanan kesehatan di tengah bencana berulang. "Di Riau, penyandang disabilitas menghadapi banjir dan karhutla yang terus berulang setiap tahun. Kami semakin sering terpapar ISPA sedangkan faskes masih belum aksesibel dan seringkali tidak ada akomodasi yang layak, contohnya tidak ada ram atau ram terlalu curam, tidak ada toilet aksesibel dan tempat parkir prioritas," ujar Claudya. Hal ini menegaskan bahwa infrastruktur fisik yang inklusif merupakan prasyarat mutlak bagi keadilan iklim.
Dampak Ekologis yang Mengubah Bentang Alam dan Beban Sosial
Krisis iklim tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mengubah lanskap sosial-ekologis secara drastis, terutama di wilayah timur Indonesia. Barbara dari HWDI Nusa Tenggara Timur (NTT) menjelaskan bahwa kemarau panjang menyebabkan kekeringan, kelangkaan air bersih, dan gagal panen, yang pada akhirnya membebani perempuan secara ganda. "Krisis iklim sudah nyata, jangan sampai kebijakan adaptasi justru meninggalkan kami karena kebutuhan dan hak penyandang disabilitas belum diperhitungkan," tegas Barbara. Eskalasi deforestasi dan perampasan hutan adat semakin memperberat beban kelompok rentan. Perubahan drastis juga dirasakan di Timor Tengah Selatan (TTS), NTT. Cici Thalar, peserta dari So'e, mengenang perubahan drastis di daerahnya: "Dulu Timor Tengah Selatan dikenal sebagai daerah sejuk penghasil jeruk keprok dan apel. Sekarang itu tinggal cerita."
Komitmen Pemerintah dan Penyerapan Tuntutan ke Tingkat Kebijakan
Rumusan 12 poin tuntutan dalam deklarasi tersebut langsung diserahkan kepada perwakilan Kementerian PPPA, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM, serta Komnas Perempuan. Respons positif datang dari Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati, Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan KemenPPPA. Ia berkomitmen meneruskan suara akar rumput ke pembuat keputusan. "Suara dari tapak ini akan kami teruskan ke kementerian terkait, serta didorong ke ajang Musyawarah Ibu Bangsa bersama para legislator perempuan pada momentum Peringatan Hari Ibu, demi memastikan pengawalan agenda kebijakan berlangsung paralel dari tingkat akar rumput hingga pembuat keputusan," kata Laksmi. Sementara itu, Anny Meilani dari Kementerian Kehutanan menegaskan komitmen penyusunan laporan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan, dengan janji bahwa dokumen deklarasi akan dibahas bersama jajaran eselon satu untuk ditindaklanjuti secara konkret.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Amankan Pelayaran di Wilayah Perbatasan: Disnav Ambon, Polda, dan Kejati Maluku Perkuat Sinergi Navigasi Maritim

Transformasi Ekonomi Indonesia Timur: Maluku Utara dan NTB Catat Pertumbuhan Gemilang di Atas Rata-rata Nasional

Kecelakaan Fatal di The Saltu Parung: Tiga Pengunjung Terluka, Polisi Dalami Dugaan Kelalaian Operator
