Sanksi Berat Kasus Sadap Presiden: Dua Jenderal Dipecat, Sidang Etik Listyo Sigit Digelar Pekan Depan
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Ahrie Sonta Nasution menerima putusan PTDH dalam sidang KKEP yang dilaksanakan pada pekan lalu, namun ia telah mengajukan permohonan banding sebagai langkah hukum berikutnya.
- Di sisi lain, Eko Hadi Santoso diputus dipecat dalam sidang etik yang berlangsung pada Selasa (17/11).
- Kedua perwira tinggi ini merupakan bagian dari empat tersangka utama, yang juga mencakup mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan eks Kepala Divisi TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi .
Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), atau pemecatan, terhadap dua jenderal yang menjadi tersangka dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto. Keputusan tegas ini menandai eskalasi serius dalam penanganan kasus tersebut, yang melibatkan empat tersangka kunci, termasuk mantan Kapolri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso yang resmi diberhentikan dari dinas kepolisian.
Ahrie Sonta Nasution menerima putusan PTDH dalam sidang KKEP yang dilaksanakan pada pekan lalu, namun ia telah mengajukan permohonan banding sebagai langkah hukum berikutnya. Di sisi lain, Eko Hadi Santoso diputus dipecat dalam sidang etik yang berlangsung pada Selasa (17/11). Kedua perwira tinggi ini merupakan bagian dari empat tersangka utama, yang juga mencakup mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan eks Kepala Divisi TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi.
Sidang Etik Listyo Sigit Dijadwalkan Pekan Depan
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengonfirmasi bahwa proses sidang KKEP untuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo Dorong Arsitektur Baru Kerja Sama RI-India: Fokus Farmasi Murah hingga Keamanan Maritim">Prabowo dijadwalkan akan digelar pada minggu depan. Meskipun jadwal umum telah ditetapkan, detail spesifik mengenai tanggal pasti pelaksanaan serta susunan majelis hakim etik belum diungkapkan secara lengkap kepada publik. "Minggu depan, nanti untuk harinya akan kami sampaikan," ujar Isir, menunjukkan komitmen institusional untuk menjaga transparansi sambil tetap mengedepankan prosedur hukum yang berlaku.
Mekanisme Hukum Berdasarkan Perpol Terbaru
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa mekanisme persidangan tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 42 Perpol Nomor 4 Tahun 2026, yang merupakan perubahan dari Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Regulasi ini mengatur susunan organisasi KKEP yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota, dengan syarat kepangkatan anggota majelis harus setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar. "Susunan majelis dan yang akan memimpin sidang bagi Listyo Sigit akan disampaikan lebih lanjut sesuai ketentuan Perpol tersebut," tegas Trunoyudo, menegaskan bahwa integritas proses hukum etika di internal Polri tetap menjadi prioritas utama.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Khofifah Percepat Adaptasi Enam Kepala OPD Baru: Fokus Swasembada Gula dan Mitigasi Bencana

Mahkamah Internasional Tunggu Putusan Genosida Myanmar, Implikasi Berat Mengintai Israel

Kemenag Perintahkan LAZ Gunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional untuk Penyaluran Zakat Tepat Sasaran
