QRIS Jadi Kunci Baru: GDCPay Klaim Data Transaksi Digital Buka Akses Pembiayaan UMKM
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- "Banyak pedagang menjalankan usaha setiap hari, tetapi belum mudah menunjukkan gambaran usahanya ketika membutuhkan modal," ujar Rikky dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
- Langkah strategis ini didorong oleh pertumbuhan pesat ekosistem pembayaran digital nasional, di mana BI mencatat volume transaksi QRIS tumbuh 75,80 persen secara tahunan pada triwulan III-2026.
- Jumlah pengguna QRIS kini mencapai 70,6 juta, dengan 49,4 juta pedagang atau merchant yang telah menerima pembayaran menggunakan layanan tersebut.
PT GDC Multi Sarana (GDC) melalui layanannya, GDCPay, menilai pencatatan transaksi menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) menjadi jembatan krusial bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menyiapkan informasi pendukung dalam mengakses pembiayaan. Direktur GDCPay, Rikky Hariza, menyatakan bahwa banyak pedagang yang sulit memvisualisasikan gambaran usahanya saat membutuhkan modal tambahan, sebuah hambatan yang dapat diatasi melalui rekam jejak transaksi digital yang tertib. "Banyak pedagang menjalankan usaha setiap hari, tetapi belum mudah menunjukkan gambaran usahanya ketika membutuhkan modal," ujar Rikky dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Hal ini bertepatan dengan momentum di mana Bank Indonesia (BI) resmi menyampaikan rencana pada 26 Oktober 2026 untuk memanfaatkan data transaksi QRIS sebagai salah satu acuan dalam penilaian kelayakan kredit bagi pelaku UMKM. Langkah strategis ini didorong oleh pertumbuhan pesat ekosistem pembayaran digital nasional, di mana BI mencatat volume transaksi QRIS tumbuh 75,80 persen secara tahunan pada triwulan III-2026. Jumlah pengguna QRIS kini mencapai 70,6 juta, dengan 49,4 juta pedagang atau merchant yang telah menerima pembayaran menggunakan layanan tersebut. GDCPay berupaya memfasilitasi kondisi ini dengan menyediakan aplikasi GDC Merchant yang memungkinkan pelaku UMKM tidak hanya menerima pembayaran, tetapi juga memantau transaksi dan perkembangan penjualan secara real-time. Fitur-fitur yang tersedia mencakup:
- Pemberitahuan keberhasilan transaksi secara otomatis.
- Rekap penjualan harian hingga bulanan untuk analisis bisnis.
- Katalog produk untuk mendukung pengelolaan usaha yang lebih terstruktur.
- Opsi QRIS statis untuk pembayaran sederhana dan QRIS dinamis untuk sistem kasir dengan nominal berbeda.
Rekam Jejak Digital sebagai Aset Kredit
Rikky Hariza menegaskan bahwa pencatatan tersebut berpotensi melengkapi informasi keuangan yang dibutuhkan ketika pelaku UMKM mengajukan kredit modal kerja. Dengan kerja sama yang tepat, semakin banyak UMKM memiliki kesempatan untuk dinilai secara lebih menyeluruh oleh bank atau lembaga jasa keuangan. Namun, GDCPay memberikan catatan penting bahwa riwayat transaksi digital bukan merupakan jaminan mutlak persetujuan kredit. Keputusan pembiayaan tetap bergantung pada penilaian kemampuan membayar, risiko calon debitur, dan kebijakan lembaga pemberi pinjaman. Selain aspek teknis, pemanfaatan data transaksi untuk keperluan penilaian pembiayaan juga harus memperhatikan persetujuan pemilik data serta mematuhi ketentuan pelindungan data yang berlaku, menjaga keseimbangan antara inovasi dan privasi.
Ekosistem QRIS dan Pengakuan Nasional
Di balik fitur teknis, GDCPay menempatkan edukasi dan pendampingan pedagang sebagai bagian integral dari pengembangan ekosistem QRIS. Pendampingan ini mencakup pemahaman pendaftaran, verifikasi, pengecekan keberhasilan transaksi, keamanan pembayaran, hingga mekanisme pencairan dana. Upaya perluasan layanan dan edukasi ini turut mengantarkan GDCPay memperoleh penghargaan Emerging Excellence in QRIS Merchant Growth dalam kategori Ecosystem Builder pada ajang Jalin CXCellence Award 2026 di Belitung, yang digelar pada 12-13 November 2026. Dari sisi kebijakan makro, BI juga memperluas tarif biaya layanan atau merchant discount rate (MDR) QRIS sebesar nol persen untuk transaksi hingga Rp100.000 bagi seluruh kategori pedagang, yang berlaku mulai 1 Oktober 2026. Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat adopsi pembayaran digital di segmen mikro, sekaligus memperkuat fondasi data transaksi yang nantinya akan diproses menjadi informasi kredibel untuk pemberdayaan ekonomi rakyat.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

PAM Jaya dan Pemkot Jaksel Perluas Kebijakan Konsumsi Minimum Air ke Rumah Tangga untuk Cegah Penurunan Tanah

Wamentan Dorong Produksi Padi Banten 10-12 Ton/Ha Lewat Sistem Pertanian Modern

Pemkot Jakut Luncurkan Dialog Strategis Jaga Kearifan Lokal Pesisir Tahun 2026
