Perombakan Total: LKPP Berubah Jadi Badan, RUU Pengadaan Publik Jadi Prioritas 2027
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Arah kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah Indonesia akan mengalami perubahan struktural signifikan.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( LKPP ) resmi bakal bertransformasi menjadi Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden ( Keppres ).
- Informasi ini terkuak dalam rapat konsultasi Badan Legislasi (Baleg) DPR terkait Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2027 yang berlangsung Selasa (17/11/2026).
Arah kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah Indonesia akan mengalami perubahan struktural signifikan. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) resmi bakal bertransformasi menjadi Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres). Langkah eksekutif ini merupakan landasan awal untuk penguatan regulasi tingkat undang-undang, yang kini sedang ditindaklanjuti melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengadaan Barang dan Jasa Publik yang menjadi prioritas legislatif tahun 2027.
Informasi ini terkuak dalam rapat konsultasi Badan Legislasi (Baleg) DPR terkait Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2027 yang berlangsung Selasa (17/11/2026). Misbakhun, anggota Komisi XI DPR, menegaskan bahwa transformasi ini bukan sekadar perubahan nomenklatur, melainkan sebuah pergeseran fundamental dari sistem yang terdesentralisasi menjadi terpusat pada aspek-aspek krusial. "Secara direktif Presiden sudah mengeluarkan Keppres bahwa LKPP menjadi Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Sudah keluar Keppres-nya, dan nanti akan kita tindak lanjuti dengan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik," ujar Misbakhun, seperti dikutip Rabu (18/11/2026).
Fokus Sentralisasi untuk Menghapus Fragmentasi Pasar
Salah satu alasan utama di balik perubahan status kelembagaan ini adalah efisiensi. Selama ini, pengadaan barang dan jasa dilakukan secara mandiri dan terpisah oleh masing-masing kementerian dan lembaga negara. Kondisi ini, menurut Misbakhun, telah menimbulkan fragmentasi yang mengurangi daya tawar dan efisiensi belanja negara. Oleh karena itu, Presiden telah memberikan instruksi kepada Kepala LKPP untuk memusatkan pengadaan pada poin-poin dan porsi tertentu. Meskipun kebijakan ini bersifat sentralisasi, dampaknya harus dijamin melalui payung hukum yang kuat, yaitu RUU. "Direktif tersebut harus berada di level undang-undang karena mengintegrasikan kewenangan kementerian dan lembaga yang selama ini terdesentralisasi, nanti akan dilakukan upaya sentralisasi," jelas Misbakhun.
RUU Prioritas 2027 dan Peta Jalan Integrasi
Untuk menjamin RUU ini tidak sekadar menjadi wacana, Komisi XI DPR telah menugaskan Badan Keahlian Dewan (BKD) untuk menyusun naskah akademiknya. Proses persiapan ini telah dimulai sejak audiensi dengan LKPP pada 29 Oktober 2026. Dalam audiensi tersebut, teridentifikasi beberapa masalah struktural yang akan menjadi fokus utama aturan baru. Beberapa poin krusial yang akan diatur dalam RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik meliputi:
- Integrasi pasar pengadaan untuk meningkatkan efisiensi.
- Penguatan penggunaan produk dalam negeri atau Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
- Peningkatan peran dan keterlibatan UMKM serta koperasi dalam rantai pasok.
- Transformasi digital dalam proses pengadaan pemerintah.
- Optimalisasi mekanisme penyelesaian sengketa.
- Penataan ulang struktur kelembagaan yang baru.
Dengan masuknya RUU ini ke dalam Prolegnas Prioritas 2027, DPR dan pemerintah menunjukkan keseriusan untuk menciptakan ekosistem pengadaan yang lebih terintegrasi, transparan, dan berpihak pada perekonomian domestik. Perubahan dari LKPP menjadi Badan tidak hanya mengubah status, tetapi juga menegaskan peran strategis lembaga ini dalam mengawal kebijakan fiskal dan ekonomi nasional secara lebih terpusat dan terukur.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Amankan Pelayaran di Wilayah Perbatasan: Disnav Ambon, Polda, dan Kejati Maluku Perkuat Sinergi Navigasi Maritim

Transformasi Ekonomi Indonesia Timur: Maluku Utara dan NTB Catat Pertumbuhan Gemilang di Atas Rata-rata Nasional

Kecelakaan Fatal di The Saltu Parung: Tiga Pengunjung Terluka, Polisi Dalami Dugaan Kelalaian Operator
