Mensos Gus Ipul Klarifikasi: Sekolah Rakyat Tidak Dibangun di Hutan Kota UI
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Ia mengklaim Sekolah Rakyat justru akan dibangun di lahan yang hanya berhimpitan dengan Hutan Kota UI di sisi wilayah Jakarta.
- "Kita tidak akan membangun di hutan kota, dan tidak bisa Sekolah Rakyat itu dibangun dengan melanggar aturan," ujar Ipul dikutip Antara, Rabu (18/11).
- Klarifikasi ini menjadi penting karena sebelumnya Ipul sendiri sempat mengumumkan bahwa pemerintah akan membangun Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meluruskan informasi yang berkembang soal rencana pembangunan Sekolah Rakyat, dengan menegaskan bahwa proyek tersebut tidak akan dibangun di kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI). Ia mengklaim Sekolah Rakyat justru akan dibangun di lahan yang hanya berhimpitan dengan Hutan Kota UI di sisi wilayah Jakarta. "Kita tidak akan membangun di hutan kota, dan tidak bisa Sekolah Rakyat itu dibangun dengan melanggar aturan," ujar Ipul dikutip Antara, Rabu (18/11).
Klarifikasi ini menjadi penting karena sebelumnya Ipul sendiri sempat mengumumkan bahwa pemerintah akan membangun Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. "Hutan Kota UI itu ada 100 hektare lebih. Kurang lebih 8 hektare untuk keperluan Sekolah Rakyat," ujarnya, Senin (16/11). Pernyataan tersebut menuai keprihatinan publik hingga memaksa sejumlah pihak, termasuk UI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menarik diri dari narasi awal itu.
Sejarah Tawaran Lahan dari UI
Rencana pembangunan ini bermula dari permintaan Kementerian Sosial kepada UI untuk mencari ketersediaan lahan bagi Sekolah Rakyat. Menanggapi permintaan tersebut, UI menawarkan beberapa opsi, salah satunya lahan seluas 1,5 hektare di Rawamangun dan Cawang. Namun, Kemensos menilai wilayah itu terlalu kecil dan tidak sesuai dengan kapasitas siswa yang direncanakan, yakni 3.000 siswa jenjang SD, SMP, hingga SMA dari DKI Jakarta. UI kemudian menawarkan lahan di area kampus utama yang berada di sisi wilayah DKI Jakarta dan berdekatan langsung dengan kawasan hutan kota. Direktorat Humas, Media, Pemerintah dan Internasional UI pun menegaskan bahwa lahan yang diusulkan bukan bagian dari kawasan hutan kota.
Verifikasi Lapangan dan Standar Ketat Pembangunan
Meski demikian, Ipul menegaskan belum ada kesepakatan final terkait lahan. Tim gabungan dari Kemensos, UI, dan Pemprov DKI Jakarta masih harus melakukan pengecekan lapangan serta verifikasi kesesuaian administrasi. Pembangunan Sekolah Rakyat juga memiliki standar persyaratan yang ketat, meliputi:
- Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal);
- Kepastian bebas dari kawasan rawan bencana;
- Kepatuhan terhadap peraturan tata ruang.
Ipul menyatakan akan menjadikan kritik dan masukan publik sebagai bahan diskusi bersama dalam proses verifikasi lapangan. "Jadi kalau ada yang kritik, ya kita ucapkan terima kasih. Yang jelas, kami menolak kalau misalnya itu di hutan kota, ya Pak Pram (Gubernur DKI Jakarta), menolak. Saya juga menolak. UI juga menolak. Nanti kita luruskan bersama," ucapnya. Pendapat itu selaras dengan sikap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, yang menegaskan tidak pernah mengusulkan Hutan Kota UI sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat, melainkan lokasi di Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga memastikan tidak ada rencana mengalihfungsikan Hutan Kota UI menjadi kawasan bangunan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Kolaborasi Pusat-Daerah: Pelebaran Jalan Serang-Pandeglang Dimulai untuk Akses Stadion BIS

Ketua BPK Paparkan Progres Persiapan Incosai 2028: Fokus AI dan Tata Kelola Berkelanjutan

KP Bangun 1.500 Kolam Ikan Tematik: Targetkan Produksi 30 Ton per Lokasi hingga 2029
