Komisi III DPR Finalisasi RUU Perampasan Aset, Siap Menuju Rapat Paripurna
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Komisi III DPR RI resmi memfinalisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana setelah serangkaian diskusi mendalam mengenai substansi regulasi tersebut.
- Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra , menjelaskan bahwa proses pematangan naskah telah dilakukan secara rigor oleh tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin).
- Pelarangan Redaksional dan Sinkronisasi Hukum yang Ketat Dalam upaya menjamin kepastian hukum, timus dan timsin melibatkan ahli bahasa serta legal drafter untuk melakukan penyisiran naskah secara detail.
Komisi III DPR RI resmi memfinalisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana setelah serangkaian diskusi mendalam mengenai substansi regulasi tersebut. Finalisasi ini menjadi kunci hukum strategis yang dirancang untuk memotong jalur legitimasi aset hasil kejahatan, menegaskan komitmen negara dalam pemberantasan korupsi dan tindak pidana lain yang merugikan keuangan negara serta masyarakat.
Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menjelaskan bahwa proses pematangan naskah telah dilakukan secara rigor oleh tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin). Kedua tim ini telah menyelesaikan tugas utamanya dalam merumuskan hasil pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) serta melakukan penelusuran bagian penjelasan untuk memastikan keselarasan dengan keputusan tingkat Panja. "Timus dan timsin juga telah melakukan penelusuran terhadap bagian penjelasan untuk dapat disinkronisasikan, disesuaikan serta menindaklanjuti seluruh hasil pembahasan di tingkat Panja," ujar Soedeson dalam rapat di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Pelarangan Redaksional dan Sinkronisasi Hukum yang Ketat
Dalam upaya menjamin kepastian hukum, timus dan timsin melibatkan ahli bahasa serta legal drafter untuk melakukan penyisiran naskah secara detail. Proses ini bertujuan menyesuaikan tata bahasa dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Fokus teknis utama mencakup perbaikan redaksional seperti penggunaan kalimat, frasa, tanda baca, hingga konsistensi penomoran sistematika.
- Menyusun ulang bagian penjelasan untuk sinkronisasi dengan hasil Panja.
- Melakukan penyisiran sinkronisasi pasal dan pengacuan antar-pasal.
- Menghindari perbedaan penafsiran atau ketidaksesuaian antara satu pasal dengan pasal lainnya.
Renaming Nomenklatur dan Agenda Paripurna
Salah satu perubahan signifikan dalam finalisasi ini adalah persetujuan perubahan nomenklatur RUU menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Perubahan ini memberikan kepastian substansi bahwa regulasi tersebut tidak hanya menjangkau korupsi, tetapi juga tindak pidana lainnya yang melibatkan perampasan aset. Soedeson menegaskan bahwa laporan hasil kerja timus dan timsin ini selanjutnya akan diserahkan kepada Panja untuk ditindaklanjuti dan diputuskan bersama. Berdasarkan agenda kerja, Komisi III DPR RI menargetkan penuntasan tahapan pembahasan pada Rabu tersebut untuk segera membawa RUU ini ke tingkat yang lebih tinggi, yakni Rapat Paripurna DPR RI, guna disetujui secara final menjadi Undang-Undang.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Bareskrim Ungkap Ada several Posko Lain di Kasus Makar Selain Cipete, Jakarta Selatan

AKR Corporindo Akuisisi 100% Saham Vivo Rp282 Miliar, Integrasi 47 SPBU ke Jaringan BP-AKR

Revolusi Nilai Tambah: Limbah Sawit Diproses Jadi Bahan Bakar Penerbangan dan Energi Nasional
