Kemensos Klarifikasi: Sekolah Rakyat Tidak Akan Bangun di Hutan Kota UI, Fokus pada Lahan Impitan
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Menteri Sosial Saifullah Yusuf meluruskan kabar yang beredar mengenai pemanfaatan lahan kampus tersebut, memastikan bahwa kawasan hutan kota tetap dipertahankan sesuai fungsinya ekologis dan administratif.
- "Kita tidak akan membangun di hutan kota, dan tidak bisa Sekolah Rakyat itu dibangun dengan melanggar aturan," tegas Saifullah kepada pewarta di Jakarta, Selasa (12/11/2026).
- Pihak UI sempat menawarkan beberapa opsi, termasuk lahan di kawasan Rawamangun dan Cawang masing-masing seluas 1,5 hektare, namun dinilai terlalu kecil.
Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan bahwa rencana pembangunan Sekolah Rakyat tidak akan dilakukan di kawasan hutan kota Universitas Indonesia (UI), melainkan pada lahan yang posisinya berimpitan dengan area tersebut di sisi wilayah DKI Jakarta. Menteri Sosial Saifullah Yusuf meluruskan kabar yang beredar mengenai pemanfaatan lahan kampus tersebut, memastikan bahwa kawasan hutan kota tetap dipertahankan sesuai fungsinya ekologis dan administratif. "Kita tidak akan membangun di hutan kota, dan tidak bisa Sekolah Rakyat itu dibangun dengan melanggar aturan," tegas Saifullah kepada pewarta di Jakarta, Selasa (12/11/2026).
Latar belakang rencana ini bermula dari permintaan Kemensos kepada pihak UI untuk mencari ketersediaan lahan seluas sekitar delapan hektare guna menampung lebih dari 3.000 siswa jenjang SD, SMP, hingga SMA di wilayah DKI Jakarta. Pihak UI sempat menawarkan beberapa opsi, termasuk lahan di kawasan Rawamangun dan Cawang masing-masing seluas 1,5 hektare, namun dinilai terlalu kecil. Opsi lain yang muncul adalah lahan di area kampus utama UI yang berimpitan langsung dengan hutan kota, namun opsi ini belum berstatus kesepakatan final.
Proses Verifikasi Lahan dan Dukungan Gubernur DKI
Saifullah menjelaskan bahwa opsi lahan di sisi kampus UI tersebut masih harus melalui tahap pengecekan lapangan serta verifikasi kesesuaian administrasi oleh tim gabungan dari Kemensos, UI, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum melangkah ke Perjanjian Kerja Sama (PKS). Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan dukungan penuh sepanjang rencana pembangunan tersebut tidak melanggar regulasi yang berlaku. Saifullah menambahkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat memiliki standar persyaratan ketat, mulai dari analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), kepastian bebas dari kawasan rawan bencana, hingga kepatuhan tata ruang, yang prosesnya memakan waktu sekitar enam bulan hingga satu tahun.
Program Prioritas Nasional dan Penolakan terhadap Pelanggaran Aturan
Menyikapi kritik publik, Saifullah menyampaikan apresiasi dan menjadikannya sebagai bahan diskusi. "Jadi kalau ada yang kritik, ya kita ucapkan terima kasih. Yang jelas, kami menolak kalau misalnya itu di hutan kota... Pak Pram menolak, saya juga menolak, UI juga menolak," ujarnya. Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah (Desil 1-4) berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Program ini mengintegrasikan layanan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), dan jaminan kesehatan PBI-JK. Saat ini, 182 titik Sekolah Rakyat telah beroperasi dengan menampung 44 ribu siswa, dan target besar pembangunan 500 sekolah permanen hingga tahun 2029 terus dikejar, termasuk penambahan 10 titik rintisan baru di wilayah Jakarta untuk anak-anak telantar dan berpotensi putus sekolah.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Media Asing Sorot Pergantian Wapres RI: Investor Siagakan Ketidakpastian Politik-Ekonomi

Menjaga Jiwa Mataram: Pendhapa Jemparingan Sleman Revitalisasi Panahan Tradisional Lewat Filosofi 'Olah Rasa'

Geger di Pagedangan: Siswa MTs Kabur Bolos, Tercebur Sumur Tua 20 Meter dan Nyaris Tak Terselamatkan
