Kapolri Siap Tertibkan Tambang Ilegal, dukung Arahan Prabowo Amankan 70% Hasil Eksploitasi SDA untuk Negara
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan kesiapan penuh dalam mengimplementasikan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan agar 70% hasil pertambangan di Indonesia dapat dinikmati oleh negara.
- Langkah strategis ini ditandai dengan penugasan khusus kepada Bareskrim Polri dan Baintelkam untuk mendata serta memprioritaskan penertiban Izin Usaha Pertambangan (IUP).
- Penertiban ini difokuskan pada praktik-praktik ilegal yang merugikan keuangan negara, sementara entitas bisnis legal akan tetap dikawal untuk menjaga iklim investasi nasional tetap kondusif.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan kesiapan penuh dalam mengimplementasikan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan agar 70% hasil pertambangan di Indonesia dapat dinikmati oleh negara. Langkah strategis ini ditandai dengan penugasan khusus kepada Bareskrim Polri dan Baintelkam untuk mendata serta memprioritaskan penertiban Izin Usaha Pertambangan (IUP). Penertiban ini difokuskan pada praktik-praktik ilegal yang merugikan keuangan negara, sementara entitas bisnis legal akan tetap dikawal untuk menjaga iklim investasi nasional tetap kondusif.
Suyudi menegaskan bahwa Polri akan berada di garda depan untuk menertibkan aktivitas pertambangan yang tidak memiliki dasar hukum. "Yang jelas praktik-praktik ilegal ya yang ada di Indonesia ini, pasti akan kita tertibkan," tegas Suyudi di Mabes Polri. Selain itu, ia menekankan pentingnya dukungan terhadap perusahaan yang beroperasi secara legal guna memastikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap investasi di sektor strategis ini.
Dukungan Legislator dan Koreksi Eksploitasi SDA
Arahan Presiden tersebut mendapat dukungan penuh dari Yulian Gunhar, Anggota Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDIP. Gunhar menilai langkah ini sebagai koreksi fundamental terhadap praktik pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang selama ini belum memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa negara tidak boleh lagi berposisi sebagai pemilik SDA yang hanya menerima porsi kecil dari keuntungan ekonomi eksploitasi di wilayahnya sendiri.
Implikasi Kebijakan dan Contoh Global
Gunhar menyebut instruksi ini sebagai upaya mengembalikan penguasaan kekayaan mineral ke kepentingan nasional. "Sudah terlalu lama kita menyaksikan kekayaan mineral Indonesia dikeruk, diolah, dan menghasilkan keuntungan besar, tetapi nilai tambah dan manfaat ekonominya belum sepenuhnya dinikmati oleh bangsa sendiri," ujar Gunhar. Ia turut mencontohkan semangat serupa yang telah diterapkan oleh negara besar seperti Rusia dan China dalam mengelola sumber daya alam mereka untuk kepentingan negara.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Percepatan IKN Berjalan: Otorita Dorong Proyek Gedung & Kolam Retensi, Investor Tiongkok Injeksi Rp1,25 Triliun

Polres Kotabaru Gerebek Gudang Rokok Ilegal di Pulau Laut Utara, Satu Pelaku Diamankan

Kemenekraf Dorong Seruniaudio dari Yogyakarta Tembus Pasar Global, Inovasi Audio Imersif Jadi Kunci Karier Baru
