Inggris Perketat Tekanan: Sanksi 8 Perusahaan Israel dan Tzav 9 atas Peran di Tepi Barat
Menyajikan liputan berita terkini secara cepat dan akurat langsung dari sumbernya.

- Pemerintah Inggris secara resmi menjatuhkan sanksi terhadap delapan perusahaan Israel yang dinilai terlibat dalam pembangunan dan perluasan permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki.
- Langkah tegas ini juga menyasar organisasi Tzav 9 , yang dituduh menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.
- Keputusan ini merupakan tindak lanjut langsung dari janji Ed Miliband , Menteri Luar Negeri Inggris, yang diutarakan pada 8 September untuk mengambil tindakan terhadap percepatan pembangunan permukiman Israel.
Pemerintah Inggris secara resmi menjatuhkan sanksi terhadap delapan perusahaan Israel yang dinilai terlibat dalam pembangunan dan perluasan permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki. Langkah tegas ini juga menyasar organisasi Tzav 9, yang dituduh menghalangi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Menurut pernyataan resmi pada Selasa (17/11), sanksi tersebut mencakup pembekuan aset serta larangan bagi sejumlah direktur untuk menduduki jabatan tertentu, dengan tujuan memutus aliran dana yang mendukung ekspansi permukiman di wilayah Palestina.
Keputusan ini merupakan tindak lanjut langsung dari janji Ed Miliband, Menteri Luar Negeri Inggris, yang diutarakan pada 8 September untuk mengambil tindakan terhadap percepatan pembangunan permukiman Israel. Pemerintah London menilai bahwa pemerintah Israel tidak hanya gagal menghentikan perluasan wilayah, tetapi justru memfasilitasi dan mendorong kegiatan tersebut. Data yang disajikan menunjukkan lonjakan signifikan, di mana jumlah persetujuan pembangunan permukiman dalam empat tahun terakhir disebut telah melampaui total persetujuan selama dua dekade sebelumnya.
Tekanan Ekonomi atas Ekspansi Permukiman dan Kawasan E1
Delapan perusahaan yang masuk dalam daftar sanksi tersebut memiliki peran vital dalam rantai pasokan permukiman, mulai dari perencanaan, pembangunan fisik, penyediaan layanan, hingga pemasaran unit hunian dan infrastruktur publik di kawasan tersebut. Pemerintah Inggris secara khusus menyoroti rencana pembangunan di kawasan E1, yang dinilai mengancam keberlangsungan solusi dua negara. Miliband menegaskan sikap keras melalui pernyataan: "Membela solusi dua negara adalah prinsip inti dari kebijakan pemerintah ini. Oleh karena itu, pesan saya mengenai area E1 jelas: jangan mengajukan penawaran, jangan membangun, dan jangan mengambil keuntungan dari upaya melemahkan solusi dua negara."
BERITA TERKAIT (Dunia)
Kanada dan China Perbarui Skema Swap Mata Uang, Buka Akses Pasar 90% Komoditas di KTT APEC
Prabowo Tiba di Shenzhen, China, Hadiri KTT APEC 2026 dengan Penghormatan Kenegaraan

Taiwan Sita 24 Produk RI Karena Residu Pestisida & Pemanis Melebihi Batas
