Imigrasi Soetta Fasilitasi Kepulangan 29 PMI Bermasalah dari Penang
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- 29 Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah yang dideportasi dari Penang, Malaysia, resmi tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
- Proses fasilitasi kepulangan ini merupakan mekanisme standar bagi PMI yang melanggar ketentuan hukum atau keimigrasian di negara tujuan.
- Tim imigrasi memastikan para PMI tersebut dapat kembali ke daerah asal mereka secara terstruktur dan aman, menutupi rantai perjalanan dari negara asing hingga pintu masuk Indonesia.
29 Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah yang dideportasi dari Penang, Malaysia, resmi tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta memfasilitasi proses pemulangan para pekerja migran tersebut pada Rabu, 18 November 2026, sebagai bagian dari upaya penegakan aturan keimigrasian sekaligus perlindungan bagi warga negara Indonesia.
Proses fasilitasi kepulangan ini merupakan mekanisme standar bagi PMI yang melanggar ketentuan hukum atau keimigrasian di negara tujuan. Tim imigrasi memastikan para PMI tersebut dapat kembali ke daerah asal mereka secara terstruktur dan aman, menutupi rantai perjalanan dari negara asing hingga pintu masuk Indonesia.
Komitmen Pengawasan dan Pelayanan Publik Prima
Di tengah pelaksanaan tugas pengawasan, Komang, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, menegaskan komitmen lembaganya untuk menjaga keseimbangan operasional. Menurutnya, ketegasan dalam hal pengawasan keimigrasian harus berjalan beriringan dengan kualitas pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.
- Menjaga keseimbangan antara pengawasan ketat dan layanan publik.
- Menghadirkan inovasi agar institusi imigrasi semakin dekat dengan masyarakat.
- Mendampingi proses repatriasi PMI bermasalah secara sistematis.
Komang menyatakan bahwa inovasi terus digencarkan agar institusi imigrasi dapat memberikan manfaat yang lebih nyata dan responsif. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai kontrol keamanan, tetapi juga sebagai layanan perlindungan bagi warga negara Indonesia yang menghadapi masalah hukum di luar negeri.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Percepatan IKN Berjalan: Otorita Dorong Proyek Gedung & Kolam Retensi, Investor Tiongkok Injeksi Rp1,25 Triliun

Polres Kotabaru Gerebek Gudang Rokok Ilegal di Pulau Laut Utara, Satu Pelaku Diamankan

Kemenekraf Dorong Seruniaudio dari Yogyakarta Tembus Pasar Global, Inovasi Audio Imersif Jadi Kunci Karier Baru
