Hitung Mundur Desember 2026: OJK Tekan 30 Perusahaan Asuransi untuk Segera Penuhi Batas Modal Minimum
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Ketidakpatuhan terhadap batas modal minimum ini menjadi sorotan utama OJK menjelang deadline 31 Desember 2026.
- Pengawasan Dinamis dan Prosedur Penegakan Kepatuhan Ogi menjelaskan bahwa OJK akan terus mengevaluasi perkembangan pelaksanaan rencana pemenuhan ekuitas tersebut.
- Jika diperlukan, regulator dapat meminta langkah tindak lanjut yang disesuaikan dengan kondisi spesifik masing-masing perusahaan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya dalam memperkuat fondasi kesehatan industri perasuransian nasional dengan memantau ketat 30 perusahaan asuransi dan reasuransi yang hingga Agustus 2026 masih tercatat kurang modal. Jelang tenggat akhir tahun 2026, regulator ini meminta seluruh entitas yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum untuk segera menyusun dan melaksanakan rencana pemulihan modal guna menjaga stabilitas pasar serta melindungi kepentingan pemegang polis.
Ketidakpatuhan terhadap batas modal minimum ini menjadi sorotan utama OJK menjelang deadline 31 Desember 2026. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menyatakan bahwa proses pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga evaluatif terhadap progres pelaksanaan rencana yang telah disepakati oleh masing-masing perusahaan.
Pengawasan Dinamis dan Prosedur Penegakan Kepatuhan
Ogi menjelaskan bahwa OJK akan terus mengevaluasi perkembangan pelaksanaan rencana pemenuhan ekuitas tersebut. Jika diperlukan, regulator dapat meminta langkah tindak lanjut yang disesuaikan dengan kondisi spesifik masing-masing perusahaan. "Dalam proses pengawasan, OJK mengevaluasi perkembangan pelaksanaan rencana tersebut dan dapat meminta langkah tindak lanjut sesuai kondisi masing-masing perusahaan," ujar Ogi dalam keterangannya pada Rabu (18/11/2026). Ia menegaskan bahwa apabila batas waktu yang ditetapkan telah terlewati dan perusahaan belum juga memenuhi ketentuan, OJK akan mengambil langkah pengawasan dan penegakan kepatuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Standar Ekuitas Minimum Berdasarkan POJK 23/2023
Kebijakan dan tindak lanjut yang diambil OJK senantiasa mempertimbangkan ketentuan yang berlaku, kondisi fundamental perusahaan, serta kepentingan perlindungan pemegang polis dan stabilitas industri secara keseluruhan. Sebagai acuan utama, regulasi ini merujuk pada POJK Nomor 23 Tahun 2023 yang menetapkan ambang batas ekuitas minimum yang wajib dipenuhi oleh setiap pemain di industri asuransi. Rincian ketentuan ekuitas minimum tersebut adalah sebagai berikut:
- Perusahaan asuransi konvensional wajib memiliki ekuitas minimum sebesar Rp250 miliar.
- Perusahaan asuransi syariah wajib memiliki ekuitas minimum sebesar Rp100 miliar.
- Perusahaan reasuransi konvensional wajib memiliki ekuitas minimum sebesar Rp500 miliar.
- Perusahaan reasuransi syariah wajib memiliki ekuitas minimum sebesar Rp200 miliar.
Penegasan ini menjadi sinyal kuat bagi 30 perusahaan yang masih bermasalah agar mempercepat injeksi modal atau restrukturisasi keuangan sebelum akhir tahun. Kegagalan memenuhi standar ini tidak hanya berisiko pada sanksi regulasi, tetapi juga dapat menggerus kepercayaan publik terhadap kemampuan industri asuransi dalam menanggung klaim di masa depan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Menteri PU Percepat Normalisasi Sungai di Sumatera untuk Hadapi Musim Hujan, TNI Didorong Turun Tangan

Eisenkot Kecam Kekerasan Pemukim sebagai 'Terorisme Yahudi', Akui Ben-Gvir dan Smotrich Picu Anarki di Tepi Barat

PLN Manado Salurkan 210 Lember Seng dan Beras untuk Revitalisasi Warga Passo Terdampak Puting Beliung
