Fahd Arafiq Klaim Rp70 Miliar untuk Muktamar NU, Bantah Jadi Tersangka Kasus ATR/BPN
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Dalam pernyataannya, Fahd menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah keliru dalam menetapkannya sebagai tersangka karena uang tersebut murni merupakan bantuan organisasi, bukan bagian dari praktik suap.
- Klaim ini diutarakan Fahd seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa (17/11) malam.
- Fahd menyebutkan bahwa ia awalnya menolak permintaan tersebut sebelum akhirnya bersedia memberikan dana talangan untuk Muktamar NU.
Tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, mengeklaim bahwa dana sebesar Rp70 miliar yang terlibat dalam perkaranya diberikan secara spesifik untuk kepentingan penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU). Dalam pernyataannya, Fahd menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah keliru dalam menetapkannya sebagai tersangka karena uang tersebut murni merupakan bantuan organisasi, bukan bagian dari praktik suap.
Klaim ini diutarakan Fahd seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa (17/11) malam. Ia menegaskan, "KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama." Selain itu, Ketua DPP Partai Golkar ini juga mengaku sempat dimintai uang sebesar Rp100 miliar oleh Arif Sugiyanto, mantan Bupati Kebumen yang kini turut menjadi tersangka dalam perkara yang sama. Fahd menyebutkan bahwa ia awalnya menolak permintaan tersebut sebelum akhirnya bersedia memberikan dana talangan untuk Muktamar NU.
Sikap PBNU dan Dilema Politik Uang di Muktamar
Isu mengenai aliran dana dalam Muktamar ke-35 NU di Jombang ini mendapat perhatian dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Beberapa Pengurus Cabang NU (PCNU) diketahui telah mengembalikan uang kepada KPK karena diduga terkait praktik politik uang. Saifullah Yusuf, Wakil Ketua Umum PBNU yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan dukungan penuh terhadap penegakan hukum oleh KPK untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Namun, ia juga memberikan peringatan keras bahwa jika laporan dugaan korupsi tersebut tidak terbukti kebenarannya, pihak yang melapor akan dijerat ke pengadilan.
Latar Belakang Kasus ATR/BPN
Kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sehari setelah operasi tersebut, KPK mengumumkan delapan orang sebagai tersangka dugaan suap, yang terdiri dari berbagai pejabat kementerian. Fakta hukum ini menjadi dasar penyidikan lanjutan yang melibatkan sejumlah tokoh penting, termasuk Fahd Arafiq dan Arif Sugiyanto.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Dasco Sindir Andi Gani: Tak Jadi Target Penyadapan karena Kebiasaan Bangun Siang

Polisi Bongkar Sindikat Curanmor yang Ubah Parkiran Mal Season City Jadi Gudang Motor Curian

Pochettino Tancap Gas di Carrington: Bawa Lima Staf Kepercayaan, Hadapi Ujian Berat di Anfield
