ESDM Klarifikasi: Taman Nasional Ujung Kulon Bukan Wilayah Pertambangan, Hanya Perairan Sekitarnya
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi membantah isu yang beredar luas mengenai masuknya Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke dalam peta wilayah usaha pertambangan.
- Juru bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia , menegaskan bahwa kawasan taman nasional tersebut sama sekali tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan.
- Yang termasuk dalam skema itu hanyalah sebagian perairan laut di sekitar TNUK yang memiliki potensi mineral pembawa, berdasarkan data geologi yang ada.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi membantah isu yang beredar luas mengenai masuknya Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke dalam peta wilayah usaha pertambangan. Juru bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menegaskan bahwa kawasan taman nasional tersebut sama sekali tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Yang termasuk dalam skema itu hanyalah sebagian perairan laut di sekitar TNUK yang memiliki potensi mineral pembawa, berdasarkan data geologi yang ada.
Penjelasan ini dikeluarkan untuk meluruskan kesalahpahaman publik di Jakarta. Anggia menjelaskan bahwa status tersebut sebenarnya telah berproses sejak tahun 2013, ketika Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan wilayah pertambangan, termasuk area perairan laut. Usulan tersebut awalnya dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014, namun diproses kembali melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015. Kini, revisi terbaru tertuang dalam Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 yang mengulang dan memperbaiki ketentuan sebelumnya sesuai usulan provinsi.
Proses Regulasi dan Dasar Hukum Penetapan
Secara historis, penetapan sebagian perairan di sekitar TNUK ini sudah lama tercantum dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali. Ketentuan tersebut kemudian ditetapkan ulang dalam Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022. Menurut Anggia, wilayah perairan tersebut masuk ke dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) karena secara teknis memenuhi kriteria adanya potensi mineral, meskipun lokasinya berada di sekitar kawasan konservasi. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan WUP murni merupakan bagian dari perencanaan tata kelola sumber daya mineral, bukan indikasi aktivitas pertambangan aktif di dalam taman nasional itu sendiri.
Direksi Kebijakan dan Jaminan Tak Ada Izin Tambang
Penting untuk dicatat bahwa penetapan sebagai WUP tidak otomatis berarti adanya pemberian izin atau persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan. Anggia menekankan bahwa proses penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) masih harus melewati berbagai tahapan ketat sesuai UU No. 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (yang merupakan perubahan terakhir dari UU No. 4 Tahun 2009). Saat ini, tidak ada satupun izin pertambangan yang diterbitkan, baik untuk wilayah perairan tersebut maupun di dalam kawasan TNUK. Kementerian ESDM memastikan bahwa zona konservasi tetap dilindungi dan terpisah dari skema eksploitasi mineral.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Amankan Pelayaran di Wilayah Perbatasan: Disnav Ambon, Polda, dan Kejati Maluku Perkuat Sinergi Navigasi Maritim

Transformasi Ekonomi Indonesia Timur: Maluku Utara dan NTB Catat Pertumbuhan Gemilang di Atas Rata-rata Nasional

Kecelakaan Fatal di The Saltu Parung: Tiga Pengunjung Terluka, Polisi Dalami Dugaan Kelalaian Operator
