Tantangan Regulasi Digital: KPI Pusat Soroti Beban Berat 423 Lembaga Penyiaran di Jawa Barat
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mengungkapkan bahwa sebanyak 423 lembaga penyiaran beroperasi di Jawa Barat dan berada dalam pengawasan KPI daerah.
- Jumlah ini dinilai sangat besar mengingat kapasitas komisioner di tingkat daerah relatif seragam di seluruh Indonesia.
- Hasrul menjelaskan bahwa asimetri antara jumlah objek pengawasan dan kapasitas sumber daya manusia di KPI daerah menjadi kendala struktural.
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mengungkapkan bahwa sebanyak 423 lembaga penyiaran beroperasi di Jawa Barat dan berada dalam pengawasan KPI daerah. Jumlah ini dinilai sangat besar mengingat kapasitas komisioner di tingkat daerah relatif seragam di seluruh Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua KPI Pusat, Muhammad Hasrul Hasan, saat menghadiri Puncak Anugerah Penyiaran KPID Jawa Barat ke-19 di Cimahi, Senin (16/11/2026), yang menyoroti urgensi penguatan pengawasan di tengah dinamika teknologi.
Hasrul menjelaskan bahwa asimetri antara jumlah objek pengawasan dan kapasitas sumber daya manusia di KPI daerah menjadi kendala struktural. Di Jawa Barat, beban kerja pengawas jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lain. "Jumlahnya sama seluruh Indonesia, jumlah komisionernya sama, tapi jumlah yang mereka awasi jauh lebih banyak dengan daerah-daerah lain. Ada 423 lembaga penyiaran yang diawasi oleh teman-teman KPI di Jawa Barat," tegas Hasrul. Kondisi ini menuntut optimalisasi mekanisme pengawasan agar tetap efektif meskipun jumlah personel tidak meningkat secara signifikan.
Kompleksitas Pengawasan di Era Disrupsi Media Digital
Tantangan pengawasan penyiaran kini semakin kompleks seiring pergeseran pola konsumsi informasi masyarakat. Fokus pengawasan tidak lagi terbatas pada televisi dan radio konvensional, melainkan meluas ke berbagai platform digital. Hasrul mengakui adanya kekosongan regulasi yang memadai untuk mengatur ruang penyiaran di ekonomi digital, khususnya yang berasal dari luar negeri. "Ini adalah tantangan kita bersama yang selalu kita dorong agar adanya keadilan dalam menerima informasi, adanya keadilan dalam teknologi di era disrupsi," ujarnya. Ia menekankan pentingnya penguatan regulasi untuk melindungi masyarakat dalam mengakses informasi yang aman bagi anak-anak dan ramah keluarga, serta menjaga keadilan bagi seluruh pelaku industri.
Dual Peran KPI: Pengawasan dan Apresiasi Kualitas Konten
Melampaui fungsi penindakan, Hasrul menegaskan bahwa KPI juga berperan dalam memberikan apresiasi kepada lembaga penyiaran yang menghadirkan program berkualitas. Di sisi lain, peran KPI tetap fokus pada pemberian sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan standar kelayakan siaran. Hasrul memberikan apresiasi khusus terhadap penyelenggaraan penghargaan bagi lembaga penyiaran se-Jawa Barat serta kolaborasi Pemerintah Kota Cimahi dan masyarakat setempat yang mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Langkah ini dinilai krusial untuk memacu standar kualitas konten di tengah dinamika media yang semakin ketat.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Menteri PU Percepat Normalisasi Sungai di Sumatera untuk Hadapi Musim Hujan, TNI Didorong Turun Tangan

Eisenkot Kecam Kekerasan Pemukim sebagai 'Terorisme Yahudi', Akui Ben-Gvir dan Smotrich Picu Anarki di Tepi Barat

PLN Manado Salurkan 210 Lember Seng dan Beras untuk Revitalisasi Warga Passo Terdampak Puting Beliung
