Polri Naikkan Status Kasus Dugaan Makar Penyadapan Ilegal ke Tahap Penyidikan
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Mabes Polri secara resmi mengumumkan bahwa kasus dugaan tindak pidana makar terkait penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto telah meningkat ke tahap penyidikan.
- Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir , di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, pada Selasa (17/11).
- Peningkatan status perkara ini menandai temuan unsur tindak pidana makar oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, yang kini tengah mendalami jaringan penerima hasil penyadapan tersebut.
Mabes Polri secara resmi mengumumkan bahwa kasus dugaan tindak pidana makar terkait penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto telah meningkat ke tahap penyidikan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, pada Selasa (17/11). Peningkatan status perkara ini menandai temuan unsur tindak pidana makar oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, yang kini tengah mendalami jaringan penerima hasil penyadapan tersebut.
Penyidik saat ini fokus menginvestigasiๆฏๅฆๅญๅจ end user atau pengguna akhir lainnya di luar mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menerima data hasil penyadapan ilegal. Isir menegaskan komitmen Kapolri dalam menangani kasus ini melalui pembentukan tim khusus yang dipimpin langsung oleh Kepala Bareskrim Polri. Langkah ini diambil untuk memastikan aspek hukum ditangani secara komprehensif dan transparan di tengah sorotan publik yang tinggi.
Empat Jenderal Aktif Resmi Jadi Tersangka
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan total empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal ini. Para tersangka tersebut meliputi eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo; Kepala Divisi Hukum Polri, Irjen Ahrie Sonta Nasution; eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Irjen Eko Hadi Santoso; serta eks Kadiv TIK Polri, Irjen Slamet Uliandi. Mereka dijerat dengan Pasal 258 KUHP, Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2, serta Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Saat ini, tiga tersangka telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri, sementara Ahrie Sonta telah dijatuhi sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Implikasi Hukum dan Korbannya
Temuan awal polisi mengungkap bahwa para korban penyadapan tidak hanya Presiden Prabowo, tetapi juga mencakup para menteri, tokoh politik, pengusaha, media massa, hingga tokoh masyarakat. Kasus ini memicu penyelidikan baru terkait dugaan tindak pidana makar, yang menunjukkan eskalasi serius dalam penanganan pelanggaran keamanan negara. Proses penyidikan yang sedang berlangsung diharapkan dapat mengungkap seluruh rantai komando dan distribusi data ilegal tersebut, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam skandal penyadapan ini.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

SIER Transformasi Peran Jadi Mitra Strategis Melalui Green Industrial Awards 2026

Nailul Huda: QRIS Jadi Andalan Indonesia Kuasai Pasar Pembayaran Digital ASEAN Lewat DEFA

Fokus on Skor: Timnas Basket Indonesia Perkuat Akurasi Tembakan Menjelang FIBA Asia 2029
