Pemerintah Usul Deregulasi Kewenangan Publik Kadin dalam RUU Terbaru
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Kementerian Perdagangan mengusulkan perubahan fundamental terhadap kewenangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kadin.
- Usulan ini menegaskan bahwa kewenangan yang melekat pada badan publik tidak akan dipertahankan, sementara tiga fungsi utama Kadin tetap dikekalkan.
- Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan hal ini saat menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Kementerian Perdagangan mengusulkan perubahan fundamental terhadap kewenangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kadin. Usulan ini menegaskan bahwa kewenangan yang melekat pada badan publik tidak akan dipertahankan, sementara tiga fungsi utama Kadin tetap dikekalkan. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan hal ini saat menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026). Penataan ini bertujuan menyelaraskan peran Kadin dengan kementerian sektoral terkait, menegaskan posisi Kadin bukan lagi sebagai badan publik yang memegang otoritas hukum negara.
Penggantian Istilah Hukum dan Penyederhanaan Materi RUU
Dalam penyampaian DIM, Budi Santoso menjelaskan bahwa pemerintah mengusulkan perubahan judul bab dari "fungsi, tugas, dan wewenang" menjadi "fungsi dan kegiatan". Penghapusan istilah "tugas" dan "wewenang" mengimplikasikan bahwa Kadin kehilangan hak prerogatif untuk menerbitkan dokumen hukum negara. Sebagai gantinya, peranan Kadin difokuskan pada advokasi, kebijakan, pembinaan, dan pendampingan kepada anggotanya secara mandiri. "Istilah legalisasi surat usaha disesuaikan menjadi penandasan agar sesuai dengan kegiatan yang dilakukan Kadin," tegas Budi Santoso. Pemerintah juga mengusulkan penyederhanaan struktur RUU yang semula disusun oleh DPR menjadi delapan bab dan 19 pasal, dari 369 butir DIM sebanyak 184 butir dihapus. Budi Santoso menekankan bahwa penghapusan ini tidak berarti hilangnya materi, melainkan dialihkan pengaturannya ke Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) internal Kadin.
Peran Kadin dalam Diplomasi dan Dokumen Perdagangan
Terkait dokumen perdagangan luar negeri, seperti surat keterangan asal (SKA), pemerintah menegaskan bahwa kewenangan penerbitan resmi tetap dipegang oleh kementerian terkait sesuai peraturan perundang-undangan. Kadin hanya berperan membantu anggotanya dalam mengakses layanan tersebut, sehingga batasan antara fungsi publik dan fungsi organisasi menjadi lebih tegas. Dalam aspek diplomasi ekonomi, usulan ini mengharuskan Kadin bekerja sama dengan perwakilan diplomatik dan konsuler RI serta diperkuat oleh kolaborasi dengan perwakilan perdagangan, investasi, dan industri. Anggota Komisi VI DPR Adisatrya Suryo Sulisto, yang menjabat sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Kadin, menjelaskan bahwa RUU inisiatif DPR ini menempatkan Kadin sebagai wadah independen bagi pelaku usaha di bidang ekonomi, perdagangan, dan industri. Meskipun pemerintah mengusulkan penyederhanaan pasal, Komisi VI DPR menargetkan pembahasan RUU yang mencakup 13 bab dan 43 pasal ini dapat diselesaikan pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027. Penataan ini akan mengubah paradigma Kadin dari entitas yang memegang wewenang publik menjadi organisasi independen yang murni menjalankan fungsi pendampingan dan advokasi bagi anggotanya.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Asing Kompak Lepas Saham Tambang, IHSG Tertekan 0,44% ke 5.320,98

OJK Tahan Tiga Tersangka Manipulasi Saham, Kerugian Investor Capai Rp6,97 Miliar

Bebizie Desak Investigasi Transparan Kasus Meninggalnya Bayi di RSUD Tanjung Priok
