MK Tolak Larangan Rekam Pejabat Pajak, Tegaskan Wajib Pajak Ikut Jaga Kerahasiaan Data
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi menolak permohonan uji materiil yang menuntut penghapusan larangan perekaman audio visual dalam pertemuan antara wajib pajak dan pejabat pajak.
- Pemohon sebelumnya mendalilkan bahwa norma dalam undang-undang tersebut bersifat kabur, yang secara efektif melarang hak wajib pajak dan kuasanya untuk merekam audio visual saat berhadapan dengan fiskus.
- Fungsiawan berargumen bahwa larangan ini membatasi hak konstitusionalnya untuk memperoleh dan menyimpan informasi yang krusial bagi pembelaan diri maupun kliennya dalam proses perpajakan.
Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi menolak permohonan uji materiil yang menuntut penghapusan larangan perekaman audio visual dalam pertemuan antara wajib pajak dan pejabat pajak. Keputusan ini diambil dalam Putusan Permohonan Nomor 211/PUU-XXIII/2025, di mana hakim konstitusi menilai norma yang diuji tidak melanggar hak konstitusional pemohon, seorang kuasa wajib pajak bernama Fungsiawan. Penolakan ini menegaskan bahwa aturan yang ada dalam UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tetap berlaku dan tidak menimbulkan multitafsir yang merugikan hak pembelaan diri wajib pajak.
Pemohon sebelumnya mendalilkan bahwa norma dalam undang-undang tersebut bersifat kabur, yang secara efektif melarang hak wajib pajak dan kuasanya untuk merekam audio visual saat berhadapan dengan fiskus. Fungsiawan berargumen bahwa larangan ini membatasi hak konstitusionalnya untuk memperoleh dan menyimpan informasi yang krusial bagi pembelaan diri maupun kliennya dalam proses perpajakan. Namun, MK memandang bahwa kekhawatiran tersebut tidak cukup untuk membatalkan ketentuan yang telah ada, mengingat mekanisme hukum perpajakan telah mengatur batasan-batasan interaksi yang jelas antara kedua belah pihak.
Kewajiban Mutlak Menjaga Rahasia Perpajakan
Di balik penolakan gugatan tersebut, Hakim Konstitusi Arsul Sani memberikan penekanan penting mengenai aspek kerahasiaan data. Dalam sidang pengucapan putusan pada Selasa (17/11/2026), Arsul menegaskan bahwa menjaga kerahasiaan informasi perpajakan bukan hanya menjadi tanggung jawab sepihak dari pejabat atau tenaga ahli negara. Kewajiban ini juga melekat secara tegas pada wajib pajak dan kuasa wajib pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Penegasan ini menjadi landasan yuridis mengapa MK tidak mengakomodasi permintaan pemohon untuk mengubah frasa dalam undang-undang.
Klarifikasi Status Hukum Kuasa Wajib Pajak
Arsul juga menanggapi dalil pemohon yang menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah salah menafsirkan posisi hukum, dengan memasukkan wajib pajak dan kuasanya ke dalam kategori "pihak lain" yang dilarang mengakses informasi tertentu. Pemohon semula meminta agar Pasal 34 ayat (1) dalam Bab II Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan angka 11 UU 7/2021 diperbaiki dengan menambahkan frasa "dan/atau kuasa wajib pajak" di samping "wajib pajak". Namun, Arsul menjelaskan bahwa memang benar wajib pajak diperkenankan menunjuk kuasa untuk mewakilinya dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, namun hal ini tidak serta merta mengubah substansi aturan kerahasiaan dan prosedur pertemuan yang telah ditetapkan demi menjaga integritas data pajak nasional.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Kemenkeu Buka 1.915 Formasi CPNS 2026, Lulusan SMA hingga S1 Berpeluang Kuasai Birokrasi

IHSG Parkir di Level 5.341 di Sesi I, Didukung Sentimen Global Jelang Keputusan Suku Bunga BI

Pramono Anung Tuntaskan Impian 14 Tahun: Groundbreaking Pasar Senen Blok VI Dimulai, Target Rampung 2028
