Misteri Dualitas Cawapres: Koalisi Gerindra vs Batasan UUD untuk Pengganti Gibran
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Jakarta, CNN Indonesia -- Proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden pasca-Gibran Rakabuming Raka memasuki fase krusial.
- Mekanisme ini diatur ketat oleh konstitusi yang mewajibkan Presiden menyerahkan dua nama calon wakil presiden (cawapres) kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) .
- Landasan hukum utama merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan MPR memilih wapres dari dua calon yang diusulkan presiden dalam waktu 60 hari.
Jakarta, CNN Indonesia -- Proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden pasca-Gibran Rakabuming Raka memasuki fase krusial. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan waktu sepekan bagi partai koalisi untuk berdiskusi menyodorkan nama pengganti, dengan tenggat waktu keras yaitu 25 November 2026, atau 14 hari sebelum sidang paripurna MPR pada 9 Desember. Mekanisme ini diatur ketat oleh konstitusi yang mewajibkan Presiden menyerahkan dua nama calon wakil presiden (cawapres) kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Landasan hukum utama merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan MPR memilih wapres dari dua calon yang diusulkan presiden dalam waktu 60 hari. Namun, interpretasi ini berbenturan dengan Pasal 4 huruf e Undang-Undang MD3, yang menegaskan dua calon tersebut harus berasal dari partai politik atau gabungan partai yang mengajukan pasangan presiden-wakil presiden dalam pemilihan umum sebelumnya. Dilema ini memuncak saat Koalisi Indonesia Maju yang semula mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 menyatakan tidak akan mengajukan kader internal mereka.
Interpretasi Hukum dan Batasan Konstitusional
Pakar hukum dan pejabat negara mencoba meredam ketegangan hukum ini melalui penafsiran penjelasan pasal. Yusril Ihza Mahendra, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, menjelaskan bahwa penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 menekankan bahwa cawapres harus mempertimbangkan partai pengusung pada pilpres sebelumnya. "Sepanjang yang diatur oleh undang-undang bahwa calon itu memang mempertimbangkan... partai pengusung... pada 2024," ujar Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (12/11). Meskipun ada kekhawatiran tentang pertentangan antara UUD dan UU MD3, sebagian pakar menganggap penjelasan pasal ini justru mengklarifikasi, bukan membantah, konstitusi.
Manuver Politik: Dominasi Gerindra dan Daftar Nama
Secara politis, dinamika koalisi cenderung mengarah pada dominasi partai pengusung utama. Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, mewakili konsensus koalisi yang sepakat dua nama cawapres berasal dari Gerindra. "Hampir semua ketum parpol tidak mengajukan kadernya. Kita sepakat [wapres] dari Gerindra," kata Zulhas pada 15 November. Namun, Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia, memperluas opsi dengan menyebut delapan nama potensial yang sebagian besar berlatar Gerindra, menunjukkan kerumitan dalam menyaring figur yang memenuhi syarat hukum sekaligus akseptabilitas politik.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Bank Neo Commerce dan AsetKu Dorong Literasi Keuangan Generasi Muda di Tengah Ancaman Deepfake

Mirae Asset: Kepercayaan Investor Jadi Kunci Pemulihan Pasar Modal RI Menuju 2027

Ancaman 'Bom Waktu' 2029: Produksi Ikan Tembak 100% Jika Pasar MBG Tidak Berlanjut
