Michael Sianipar: Blokir Kemenkum Jadi Bukti Kuat KLB 2024 FFI Tak Bisa Dianulir
Mantan jurnalis olahraga yang kini berfokus pada analisis taktik sepak bola lokal maupun Eropa.

- Sianipar menyatakan bahwa langkah birokrasi Kemenkum ini merupakan konfirmasi yuridis atas status quo organisasi.
- Sikap ini dinilai menjadi benteng hukum yang melindungi FFI dari intervensi tidak berdasar.
- Penolakan terhadap SK Ilegal dan Pelanggaran Tata Kelola "Tidak bisa ada pergantian Ketua Umum melalui secarik SK ilegal," tegas Michael.
Michael Sianipar, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) hasil Kongres Luar Biasa (KLB) 2024, menegaskan bahwa keputusan Kementerian Hukum (Kemenkum) memblokir Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) FFI justru memperkuat legalitas kepengurusan yang ia pimpin. Respons ini diberikan menyusul adanya pernyataan resmi dari Kemenkum yang menegaskan bahwa pergantian Ketua Umum federasi tidak dapat dilakukan secara sepihak melalui surat keputusan (SK) biasa, melainkan wajib melalui mekanisme KLB.
Sianipar menyatakan bahwa langkah birokrasi Kemenkum ini merupakan konfirmasi yuridis atas status quo organisasi. Menurutnya, pernyataan Kemenkum yang menyebut permohonan pergantian ketua oleh PSSI hanya bisa diproses jika ada KLB, membuktikan bahwa SK Kemenkum terkait kepemimpinan hasil KLB 2024 adalah sah dan tidak dapat dibatalkan secara administratif. Sikap ini dinilai menjadi benteng hukum yang melindungi FFI dari intervensi tidak berdasar.
Penolakan terhadap SK Ilegal dan Pelanggaran Tata Kelola
"Tidak bisa ada pergantian Ketua Umum melalui secarik SK ilegal," tegas Michael. Ia menegaskan bahwa setiap mutasi pimpinan organisasi harus tunduk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) FFI yang juga terdaftar secara resmi di Kemenkum. Michael menyampaikan apresiasi atas sikap Kemenkum yang konsisten menjaga aturan organisasi. Oleh karena itu, ia menolak keras penerbitan SK penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) oleh PSSI yang dianggap melompati mekanisme demokrasi dan konstitusi organisasi futsal nasional.
Gesekan Hukum: FFI Lapor Komite Etik hingga CAS
Untuk memperjuangkan keadilan prosedural, FFI telah mengajukan Surat Keberatan dan laporan ke Komite Etik PSSI. Jika jalur internal tidak membuahkan hasil, Michael mengancam akan membawa kasus ini ke Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAKI) hingga ke Court of Arbitration for Sports (CAS) di bawah FIFA. Laporan ini menyoroti dugaan pelanggaran Statuta PSSI oleh Erick Thohir selaku Ketua Umum dan Yunus Nusi sebagai Sekretaris Jenderal, terkait terbitnya surat pemecatan Michael tanpa dasar yang jelas. FFI meminta pemeriksaan independen terhadap batas kewenangan pejabat PSSI, menekankan bahwa upaya ini bertujuan menguji kepatuhan prosedur, bukan menyerang personalitas, demi menjaga integritas demokrasi di tubuh sepak bola Indonesia.
BERITA TERKAIT (Olahraga)

Garuda Muda Unggul 1-0 atas Afghanistan di Babak I, Majesta Sandhya Pecah Kedapan

Super League 2026/2027 Setara Serie A: Enam Pelatih Sudah Dipecat di Tengah Musim

Klopp Puas, Jerman Gasak Belanda 5-0 dan Kunci Tiket Perempat Final Nations League 2026
