Menko Yusril Tegaskan Belum Ada Nama Wapres Diberikan, Prosedur Formal Jadi Kunci Penundaan Jadwal 9 Desember
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Penundaan ini dianggap krusial karena tenggat waktu penyerahan dua nama calon dari Presiden jatuh pada 25 November, sementara agenda kenegaraan Presiden di luar negeri masih sangat padat.
- Yusril menjelaskan bahwa kurangnya waktu ini menghambat proses diskusi formal dengan partai-partai politik pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.
- Meskipun telah ada rapat di Istana Bogor beberapa hari lalu, Yusril menekankan bahwa secara formal belum ada rapat resmi dengan partai koalisi pengusung untuk memastikan kelengkapan administrasi pencalonan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto belum menyerahkan satu nama pun calon Wakil Presiden kepada MPR hingga hari ini. Pernyataan ini disampaikan Yusril dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa (17/11/2026), seiring dengan disepakatinya penundaan jadwal pemilihan Wakil Presiden dari semula 2 Desember menjadi 9 Desember 2026. Penundaan ini dianggap krusial karena tenggat waktu penyerahan dua nama calon dari Presiden jatuh pada 25 November, sementara agenda kenegaraan Presiden di luar negeri masih sangat padat.
Kondisi ini terjadi karena Presiden sedang mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Manila dan kemudian dilanjutkan ke KTT APEC di Shenzhen, China, dengan rencana kepulangan ke Indonesia baru dijadwalkan pada Jumat (19/11). Yusril menjelaskan bahwa kurangnya waktu ini menghambat proses diskusi formal dengan partai-partai politik pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024. Meskipun telah ada rapat di Istana Bogor beberapa hari lalu, Yusril menekankan bahwa secara formal belum ada rapat resmi dengan partai koalisi pengusung untuk memastikan kelengkapan administrasi pencalonan.
Implikasi Hukum dan Prosedur Formasi Wakil Presiden
Sesuai ketentuan Pasal UUD 1945, Undang-Undang Pemilu, UU MD3, dan Peraturan Tata Tertib MPR, Presiden wajib mengajukan dua nama calon selambat-lambatnya 14 hari sebelum hari pemilihan. Apabila pemilihan dipaksakan pada jadwal awal 2 Desember, tenggat tersebut jatuh pada 18 November, yang dianggap terlalu singkat bagi Presiden untuk berkoordinasi. Yusril mengingatkan bahwa prosedur formal harus ditempuh dengan cermat untuk menghindari cacat prosedur atau kekurangan persyaratan di kemudian hari. Menurut UU MD3, bakal calon harus diusulkan oleh satu atau gabungan tujuh partai politik pengusung pada Pilpres 2024 sebelum diserahkan kepada Presiden.
Hak Prerogatif Presiden dan Dinamika Politik
Terkait dengan beredarnya berbagai nama calon Wapres pengganti di tengah masyarakat, termasuk Sufmi Dasco Ahmad, Yusril memandang hal tersebut sebagai dinamika demokrasi yang bersifat informal. Ia menegaskan bahwa kewenangan untuk mencalonkan dua nama calon dan menyerahkan ke MPR sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden dan tidak bisa dicampuri oleh pihak lain. Setelah dua nama resmi diserahkan paling lambat 25 November, tim verifikasi MPR akan bekerja selama dua minggu untuk memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi. Proses ini akan diakhiri dengan sidang pemilihan melalui pemungutan suara secara tertutup pada 9 Desember 2026.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Banjir Bandang Landa Melawi, 178 Rumah Tangga Terdampak Akibat Meluapnya Sungai Bakah dan Mangat

Di Puncak Galunggung, AWG Bentangkan Bendera Indonesia-Palestina 50x9 Meter sebagai Simbol Solidaritas Tanpa Batas

Koko Heru Setyo Optimistis Indonesia Lolos Kualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Usai Hadapi Mongolia di Grup F
