Kilas Internasional: Prabowo Mohon Maaf atas Asap Karhutla, Netanyahu Didesak Koalisi Tanpa Ben Gvir

- Perkembangan geopolitik regional dan dinamika politik dalam negeri Israel menjadi sorotan utama pada Senin (16/11).
- Gelaran KTT ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, menjadi panggung bagi Presiden Prabowo untuk menjelaskan upaya pengendalian kebakaran hutan berskala besar di Indonesia.
- Insiden lingkungan ini diketahui memakan waktu hampir empat bulan untuk benar-benar terkendali, sebuah durasi yang berimplikasi signifikan pada kualitas udara di negara-negara tetangga.
Perkembangan geopolitik regional dan dinamika politik dalam negeri Israel menjadi sorotan utama pada Senin (16/11). Di sisi Asia Tenggara, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf langsung kepada Malaysia dan Singapura terkait dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melintasi perbatasan, sementara di Timur Tengah, kubu Benjamin Netanyahu membuka pintu koalisi dengan Gadi Eisenkot namun tetap mengesampingkan tokoh sayap kanan Itamar Ben Gvir.
Gelaran KTT ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, menjadi panggung bagi Presiden Prabowo untuk menjelaskan upaya pengendalian kebakaran hutan berskala besar di Indonesia. Insiden lingkungan ini diketahui memakan waktu hampir empat bulan untuk benar-benar terkendali, sebuah durasi yang berimplikasi signifikan pada kualitas udara di negara-negara tetangga. Permintaan maaf ini menegaskan komitmen diplomatik Indonesia dalam menangani dampak lintas negara dari bencana ekologis tersebut, sekaligus merespons kritik terkait pengelolaan lingkungan yang memicu ketegangan regional sementara.
Dinamika Koalisi Israel: Tanpa Ben Gvir
Sementara itu, proses pembentukan pemerintahan baru di Israel menghadapi titik kritis negosiasi. Menurut laporan Israel Hayom, orang-orang dekat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah berkomunikasi dengan Partai Yashar yang dipimpin Gadi Eisenkot. Mereka menyatakan bahwa Partai Likud bersedia menerima skema pemerintahan persatuan, namun dengan syarat tegas: partai Otzma Yehudit milik Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir tidak akan dilibatkan. Penolakan terhadap Ben Gvir tampaknya didorong juga oleh tekanan eksternal, di mana tokoh-tokoh di blok Eisenkot menyatakan bahwa Amerika Serikat turut menuntut pengecualian Otzma Yehudit dari aliansi koalisi yang lebih luas.
Konflik Anggaran Penerbangan AS dan Dampaknya
Di Amerika Serikat, isu infrastruktur nasional kembali memanas setelah pemerintahan Presiden Donald Trump meminta Kongres menyetujui tambahan anggaran sebesar US$50 miliar (setara Rp912 triliun) untuk memodernisasi sistem penerbangan. Permintaan dana besar ini diajukan di tengah situasi kelumpuhan penerbangan yang sedang terjadi. Namun, usulan tersebut langsung mendapat penolakan dari anggota Kongres Partai Demokrat. Mereka berargumen bahwa Administrasi Penerbangan Federal (FAA) sebenarnya masih memiliki dana miliaran dolar yang belum terpakai, sehingga tidak ada urgensi untuk menambah anggaran baru di tengah efisiensi yang seharusnya diterapkan.
BERITA TERKAIT (Dunia)

Remuk Med Yaman: Arab Saudi Copot Komandan Koalisi di Tengah Gelombang Serangan Houthi yang Mencapai Aden

Skandal Penelantaran 71 Kucing di Singapura: Suami Istri Vonis 16 Minggu Penjara

Respon Korsel atas Skandal Kecurangan AI: Kacamata Peserta CSAT Akan Dikawal Ketat
