Kejati Sulsel Tahan Kepala Unit Keuangan: Dugaan Manipulasi Kredit Fiktif Rugikan Negara Rp2,31 Miliar
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Penahanan ini dilakukan oleh Tim Penyidik Asisten Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sulsel setelah penyidik mengonfirmasi adanya bukti kuat terkait praktik curang tersebut.
- Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi , menyatakan bahwa proses hukum ini merupakan langkah tegas untuk menjaga akuntabilitas keuangan di sektor perbankan daerah.
- Penetapan status tersangka AH didasarkan pada hasil pemeriksaan terhadap tujuh orang saksi dan satu orang ahli, serta pengumpulan berbagai dokumen terkait.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan resmi menahan tersangka berinisial AH, seorang kepala unit di lembaga jasa keuangan di Makassar, atas dugaan manipulasi kredit fiktif yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp2,31 miliar. Penahanan ini dilakukan oleh Tim Penyidik Asisten Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sulsel setelah penyidik mengonfirmasi adanya bukti kuat terkait praktik curang tersebut. Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, menyatakan bahwa proses hukum ini merupakan langkah tegas untuk menjaga akuntabilitas keuangan di sektor perbankan daerah.
Penetapan status tersangka AH didasarkan pada hasil pemeriksaan terhadap tujuh orang saksi dan satu orang ahli, serta pengumpulan berbagai dokumen terkait. Dari proses ekspos di hadapan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, tim penyidik menemukan minimal dua alat bukti sah. Surat Perintah Penetapan Tersangka bernomor TAP-362/P.4/Fd.2/11/2026 resmi ditandatangani pada 10 November 2026. Penyidikan perkara ini sendiri telah dimulai sejak 30 September 2026, menandai awal investigasi mendalam atas anomali data kredit di lembaga keuangan tersebut.
Modus Operandi dan Temuan Kerugian
Soetarmi mengungkapkan bahwa AH menjalankan aksinya dalam kapasitasnya sebagai Kepala Unit dengan modus operandi mengajukan dan mencairkan kredit pinjaman fiktif. Perbuatan ini dilakukan secara sepihak tanpa mematuhi Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku. "Sejak bulan Februari hingga Mei 2026, AH diduga mengajukan dan mencairkan kredit pinjaman fiktif dengan cara memanipulasi serta merekayasa data dan syarat-syarat pengajuan pinjaman," ungkap Soetarmi. Dari investigasi tersebut, terungkap bahwa tersangka berhasil mencairkan 16 kredit fiktif, yang secara kumulatif merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah.
Langkah Hukum dan Pengembangan Kasus
Setelah dinyatakan sehat oleh tim dokter dari Klinik Adhyaksa, AH langsung ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-165/P.4.5/Fd.2/11/2026. Penahanan dilakukan selama 20 hari, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026, di Lapas Kelas 1 Makassar. Guna mempercepat pemberkasan dan pelimpahan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tim Penyidik segera melakukan penggeledahan, pemblokiran, serta penelusuran aliran dana (follow the money) dan aset (follow the asset). Soetarmi menegaskan, "Bapak Kajati Sulsel mengimbau secara tegas kepada seluruh saksi yang dipanggil agar kooperatif saat menjalani pemeriksaan. Saksi dilarang keras melakukan upaya merintangi penyidikan, menghilangkan atau merusak barang bukti, serta mencoba melakukan lobi-lobi perkara." Tersangka AH dijerat dengan sangkaan Primer Pasal 603 dan Subsider Pasal 604, Juncto Pasal 20 Undang-undang (UU) RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Dasco Sindir Andi Gani: Tak Jadi Target Penyadapan karena Kebiasaan Bangun Siang

Polisi Bongkar Sindikat Curanmor yang Ubah Parkiran Mal Season City Jadi Gudang Motor Curian

Pochettino Tancap Gas di Carrington: Bawa Lima Staf Kepercayaan, Hadapi Ujian Berat di Anfield
