Kadin Dukung Target Prabowo 70% Hasil Tambang untuk Negara, Tapi Tekankan Urgensi Kejelasan Basis Perhitungan
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan minimal 70% hasil tambang dinikmati negara.
- Namun, dukungan tersebut dibarengi dengan penekanan krusial mengenai kejelasan teknis implementasi kebijakan.
- Widiyanto menegaskan bahwa dunia usaha mendukung upaya penertiban kebocoran di sektor pertambangan, termasuk melalui kebijakan ekspor satu pintu.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan minimal 70% hasil tambang dinikmati negara. Namun, dukungan tersebut dibarengi dengan penekanan krusial mengenai kejelasan teknis implementasi kebijakan. Wakil Ketua Umum Kadin bidang keanggotaan, Widiyanto Saputro, menilai prinsip bahwa kekayaan alam harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 serta agenda hilirisasi nasional yang tengah digalakkan pemerintah.
Widiyanto menegaskan bahwa dunia usaha mendukung upaya penertiban kebocoran di sektor pertambangan, termasuk melalui kebijakan ekspor satu pintu. Ia meyakini bahwa kebocoran penerimaan negara dari ekspor komoditas saat ini terbilang tinggi dan justru dapat menjadi potensi penerimaan negara baru jika dikelola dengan ketat. Namun, ia mengingatkan bahwa tanpa kejelasan basis perhitungan, target ambisius tersebut bisa berdampak negatif pada keberlangsungan operasi tambang.
Kritik Teknis: Tiga Skenario Perhitungan 70% dan Dampaknya
Isu utama yang diangkat Kadin adalah pertanyaan mendasar: "70% dari apa?" Widiyanto menjelaskan bahwa angka 70 persen memiliki tiga makna teknis dengan konsekuensi ekonomi yang sangat berbeda. Pertama, jika berbasis pendapatan kotor, secara matematis sulit terpenuhi karena sebagian besar tambang akan merugi dan berhenti operasi. Kedua, jika berbasis laba sebelum pajak, beban bagi perusahaan menjadi sangat berat, meskipun masih mungkin didiskusikan untuk komoditas bermargin tinggi. Ketiga, jika berbasis laba bersih, skenario ini dinilai paling realistis karena mencakup royalti, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pajak Penghasilan (PPh) Badan, PPh dividen, pajak daerah, serta hasil divestasi.
Saran Kadin: Publikasi Porsi Penerimaan per Komoditas
Untuk menghindari miskomunikasi dan memastikan kebijakan berjalan efektif, Widiyanto menyarankan pemerintah segera mempublikasikan porsi penerimaan negara dari sektor pertambangan per komoditas. Langkah transparansi ini dianggap penting karena Kadin meyakini porsi negara sudah cukup besar, terlebih dengan adanya kenaikan tarif royalti pada tahun 2025. "Kami mengusulkan penyempurnaan desain kebijakan agar sejalan dengan arah kebijakan presiden. Pertanyaan teknis yang harus diterjemahkan segera adalah basis perhitungannya," ujar Widiyanto kepada CNBC Indonesia, dikutip Selasa (17/11/2026). Klarifikasi ini menjadi kunci agar target 70% tidak hanya menjadi retorika, tetapi juga kebijakan yang feasible dan menguntungkan kedua belah pihak.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Camat Tanah Abang Gandeng Ormas dan Revitalisasi RTH untuk Cegah Tawuran di Petamburan
Kushner Ungkap Tiga Pilar Perdamaian Ukraina: Jaminan Keamanan, Akses UE, dan Pemulihan Ekonomi

Diplomasi Tanpa Peluru: Film '12 Mile' Menggali Jejak Mochtar Kusumaatmadja dalam Menyatukan Laut Nusantara
