IDI Dorong Edukasi Antibiotik Meluas ke Media Sosial dan Sekolah untuk Cegah Resistensi

- Langkah strategis ini diambil untuk memutus rantai perilaku masyarakat yang masih kuat dalam membeli dan mengonsumsi obat tersebut tanpa resep dokter.
- Dalam wawancara tertulis kepada ANTARA pada Selasa, dr.
- Restuti menjelaskan bahwa upaya perubahan perilaku memerlukan pendekatan komunikasi yang adaptif, menggunakan bahasa sederhana agar masyarakat benar-benar memahami fungsi dan risiko penyalahgunaan antibiotik.
Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mendesak transformasi paradigma edukasi publik terkait penggunaan antibiotik dengan memanfaatkan media sosial, tokoh masyarakat, hingga integrasi ke dalam kurikulum sekolah. Langkah strategis ini diambil untuk memutus rantai perilaku masyarakat yang masih kuat dalam membeli dan mengonsumsi obat tersebut tanpa resep dokter. Dalam wawancara tertulis kepada ANTARA pada Selasa, dr. Restuti Hidayani Saragih, Wakil Ketua Bidang Penyakit Menular PB IDI, menegaskan bahwa pendekatan edukasi yang bersifat satu arah atau sekadar larangan normatif sudah tidak relevan lagi untuk mengubah perilaku massa saat ini.
Restuti menjelaskan bahwa upaya perubahan perilaku memerlukan pendekatan komunikasi yang adaptif, menggunakan bahasa sederhana agar masyarakat benar-benar memahami fungsi dan risiko penyalahgunaan antibiotik. Fokus utama dari edukasi ini adalah menyadarkan publik bahwa antibiotik hanya efektif untuk mengatasi infeksi bakteri, bukan penyakit yang dipicu oleh virus. Menurut PB IDI, keluhan umum seperti flu, batuk-pilek, radang tenggorokan ringan, hingga sebagian besar kasus diare akut umumnya disebabkan oleh virus dan dapat diatasi dengan terapi suportif sesuai gejala, tanpa memerlukan intervensi antibiotik.
Strategi Komunikasi dan Larangan Praktik Salah
Untuk menjangkau lapisan masyarakat secara efektif, PB IDI merekomendasikan saluran komunikasi yang dekat dengan keseharian warga. Strategi ini mencakup pemanfaatan media sosial, kolaborasi dengan tokoh komunitas atau agama, serta optimalisasi peran fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas dan posyandu. Lebih jauh lagi, edukasi ini perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan di tingkat sekolah dasar dan menengah agar pemahaman yang benar tertanam sejak dini. Sejalan dengan edukasi tersebut, Restuti memberikan peringatan keras agar masyarakat tidak melakukan praktik berbahaya, antara lain:
- Membeli antibiotik secara swakelola tanpa resep dokter;
- Menggunakan sisa obat dari pengobatan sebelumnya;
- Membagikan antibiotik kepada anggota keluarga meskipun memiliki gejala yang serupa.
"Resistensi antimikroba bukanlah masalah medis di ruang rawat rumah sakit semata, melainkan merupakan ancaman nyata bagi ketahanan kesehatan keluarga dan masa depan generasi kita," ujar Restuti. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa kesalahan penggunaan antibiotik berdampak pada risiko biologis yang jauh lebih luas dan berdampak lintas generasi.
Koordinasi Lintas Lembaga dalam Pengawasan
Menyadari bahwa edukasi tidak bisa berjalan sendirian, PB IDI menilai upaya perubahan perilaku harus berjalan beriringan dengan pengawasan distribusi obat yang ketat. Koordinasi antar-lembaga menjadi kunci keberhasilan dalam memastikan antibiotik hanya diserahkan sesuai ketentuan regulasi. Koordinasi ini melibatkan Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dinas kesehatan daerah, serta organisasi profesi kesehatan. Sinergi antar-pemangku kepentingan ini diharapkan dapat menekan laju resistensi antimikroba yang semakin mengkhawatirkan, dengan memastikan bahwa pengetahuan publik yang terbentuk melalui edukasi sejalan dengan kontrol ketat terhadap rantai distribusi obat.
BERITA TERKAIT (Kesehatan)

Holywings Peduli Perkuat Ketahanan Warga Palembang Pasca-Karhutla, Sediakan Suntik Sehat dan Bantuan Olahraga

Asosiasi Fisioterapis Indonesia Buka Suara Terkait Maraknya Kasus Pelecehan Seksual Bermodus Sport Massage

Rahang Pegal Saat Bangun Tidur? Waspada Gangguan Temporomandibular yang Sering Diabaikan
