FFI Serahkan Laporan Etik: Erick Thohir dan Yunus Nusi Duga Melanggar Statuta
Menyajikan liputan berita terkini secara cepat dan akurat langsung dari sumbernya.

- Laporan ini didasari dugaan pelanggaran etik terkait penerbitan Surat Keputusan (SK) Nomor 271/SKEP/XI-2026 yang mencabut mandat Michael Sianipar dari jabatan Ketua Umum FFI periode 2024-2028.
- Laporan tersebut ditandatangani oleh Michael Sianipar, yang terpilih melalui Kongres Luar Biasa (KLB) pada 3 Oktober 2024.
- FFI menegaskan bahwa langkah ini bukan ditujukan untuk menyerang pribadi maupun menghalangi demokrasi organisasi, melainkan fokus pada audit prosedur.
Persaingan internal dalam federasi sepak bola Indonesia memanas setelah Federasi Futsal Indonesia (FFI) secara resmi melaporkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dan Sekretaris Jenderal, Yunus Nusi, ke Komite Etik PSSI. Laporan ini didasari dugaan pelanggaran etik terkait penerbitan Surat Keputusan (SK) Nomor 271/SKEP/XI-2026 yang mencabut mandat Michael Sianipar dari jabatan Ketua Umum FFI periode 2024-2028. Tindakan tegas ini dilakukan untuk menguji kepatuhan prosedur dan integritas tata kelola organisasi, mengingat keputusan pencopotan tersebut dinilai tidak memiliki landasan hukum yang kuat dalam statuta berlaku.
Laporan tersebut ditandatangani oleh Michael Sianipar, yang terpilih melalui Kongres Luar Biasa (KLB) pada 3 Oktober 2024. FFI menegaskan bahwa langkah ini bukan ditujukan untuk menyerang pribadi maupun menghalangi demokrasi organisasi, melainkan fokus pada audit prosedur. FFI meminta pemeriksaan independen atas tindakan kedua petinggi PSSI yang menunjuk Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas pada 12 November 2026, sementara mandat kepengurusan hasil kongres dianggap masih sah secara hukum.
Audit Empat Pelanggaran Prosedural
Dalam pengaduan resminya, FFI menguraikan empat poin krusial yang dianggap dilanggar oleh pihak PSSI. Poin pertama dan paling fundamental adalah ketiadaan rujukan kewenangan dalam statuta; SK pencabutan tidak merujuk pada satu pun pasal Statuta PSSI yang mengizinkan tindakan tersebut, padahal Pasal 40 ayat (3) serta aturan ART FFI menempatkan kewenangan pemberhentian Ketua Asosiasi Anggota sepenuhnya pada mekanisme Kongres, bukan eksekutif federasi.
Pelanggaran berikutnya mencakup pengabaian hak jawab dan mekanisme sengketa internal. Keputusan penerbitan SK dianggap sepihak karena tidak didahului oleh pemanggilan, permintaan klarifikasi, atau kesempatan membela diri sesuai Pasal 16 ayat (6) Statuta PSSI. FFI juga menyoroti absennya syarat tiga kali teguran tertulis dari Badan Yudisial yang seharusnya menjadi prasyarat sebelum tindakan tegas diambil. Selain itu, Yunus Nusi diduga mengabaikan kewajiban memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam tenggat waktu 30 hari kerja melalui tim arbitrase internal, yang seharusnya menjadi jalur resmi sebelum eskalasi ke keputusan eksekutif.
Implikasi terhadap Tata Kelola PSSI
Langkah FFI ini menandai eskalasi serius dalam relasi antara induk cabang olahraga nasional dan federasi anggota. Dengan mengacu pada Statuta PSSI Edisi 2025 dan Kode Etik FIFA, FFI berusaha memvalidasi batasan kewenangan pejabat PSSI dalam intervensi terhadap organisasi anggotanya. Jika komite etik menyatakan SK tersebut cacat hukum, hal ini dapat berdampak pada legitimasi kepemimpinan sementara FFI serta memunculkan krisis kepercayaan terhadap transparansi proses pengambilan keputusan di level federasi tertinggi sepak bola Indonesia.
BERITA TERKAIT (MotoGP)

Kekalahan Telak 0-5: Dumfries Akui Belanda Beri Gol Mudah untuk Jerman di UEFA Nations League

Gareth Bale dan Juggernaut Capital Taksir Akuisisi Sevilla, Bersaing Ketat dengan Investor Arab Saudi

Polemika James Bond Sepak Bola: Mengapa Ronaldo, Beckham, dan Mourinho Masuk Radar?
