DPR RI Inisiasi Kajian Komprehensif Wacana Translokasi Badak Jawa dari Ujung Kulon
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Saan menegaskan bahwa proses kajian tidak akan berjalan sepihak.
- DPR RI akan berkoordinasi erat dengan Kementerian terkait serta pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Pandeglang dan Provinsi Banten , untuk memastikan seluruh elemen habitat tersentuh.
- Koordinasi ini bertujuan mencari solusi yang berimbang atas wacana pemindahan tersebut, di mana Komisi IV DPR diprediksi akan menjadi garda depan dalam pembahasan teknis dan hukumnya.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyatakan bahwa dewan akan melakukan kajian mendalam terhadap implikasi positif dan negatif atau 'plus-minus' dari wacana pemindahan satwa langka badak jawa dari habitat aslinya di Ujung Kulon, Banten. Pernyataan ini disampaikan saat konferensi pers bersama jajaran Pimpinan DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, pada Selasa (17/11/2026), menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk melibatkan aspek konservasi dan perlindungan satwa secara holistik sebelum mengambil langkah strategis.
Saan menegaskan bahwa proses kajian tidak akan berjalan sepihak. DPR RI akan berkoordinasi erat dengan Kementerian terkait serta pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Pandeglang dan Provinsi Banten, untuk memastikan seluruh elemen habitat tersentuh. Koordinasi ini bertujuan mencari solusi yang berimbang atas wacana pemindahan tersebut, di mana Komisi IV DPR diprediksi akan menjadi garda depan dalam pembahasan teknis dan hukumnya.
Alas Purwo sebagai Kandidat Habitat Kedua
Wacana ini berakar dari evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Sebelumnya, Kemenhut menilai Taman Nasional Alas Purwo sebagai calon lokasi yang sangat potensial untuk dikaji sebagai habitat kedua bagi badak jawa. Namun, perlu ditegaskan bahwa usulan tersebut masih murni berada pada tahap gagasan awal dan belum disertai rencana operasional yang terperinci. Ini menandakan bahwa transisi dari sekadar wacana menjadi kebijakan eksekutif masih memerlukan prasyarat kajian ekologis yang ketat.
Klarifikasi Status Resmi Translokasi
Untuk memuluskan misinformasi, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, telah mengeluarkan klarifikasi resmi pada Minggu (15/11). Ristianto secara eksplisit menyatakan bahwa penyebutan Alas Purwo dalam diskursus publik bukan merupakan keputusan resmi penetapan lokasi, apalagi keputusan pelaksanaan translokasi. Dengan demikian, DPR kini menginisiasi proses validasi yang lebih dalam, memastikan bahwa setiap langkah konservasi badak jawa dilandasi data ilmiah yang valid dan bukan sekadar spekulasi kebijakan yang tergesa-gesa.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Kemenekraf Optimalkan Creative Hub Jayapura untuk Wujudkan Ekonomi Kreatif Inklusif Papua

Kursi Wapres Kosong: Tantangan Prabowo Menunjuk Teknokrat Andal untuk Perkuat Soliditas Koalisi

Dampak Anjloknya Saham RANS: 10 Ribu Investor Hengkang dari Emiten Milik Raffi Ahmad
