DPR Percepat Penyusunan RUU Penyadapan, Serap Aspirasi untuk Cegah Penyalahgunaan Kewenangan
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Dasco mengungkapkan bahwa beragam masukan yang diterima dari berbagai pemangku kepentingan akan menjadi dasar utama dalam penyempurnaan naskah RUU.
- Ia memastikan pimpinan DPR akan terus berkoordinasi dengan komisi teknis serta Badan Keahlian DPR RI agar regulasi ini benar-benar memenuhi kebutuhan hukum dan keamanan nasional.
- Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan bahwa peristiwa tersebut merupakan dinamika sistemik dalam penyelenggaraan penyadapan oleh institusi berwenang.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa Komisi III DPR RI tengah gencar menyerap aspirasi dari pakar hukum, akademisi, hingga elemen masyarakat untuk mematangkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan. Langkah strategis ini diambil untuk memastikan regulasi baru tersebut mampu memperkaya poin-poin substansial sekaligus menjawab kekhawatiran publik terkait potensi penyalahgunaan kewenangan negara dalam proses penyadapan.
Dasco mengungkapkan bahwa beragam masukan yang diterima dari berbagai pemangku kepentingan akan menjadi dasar utama dalam penyempurnaan naskah RUU. "Mengenai hal-hal yang akan kemudian dimasukkan dalam RUU Penyadapan, itu gunanya RDP-RDP (rapat dengar pendapat) dilakukan oleh komisi teknis, dalam hal ini Komisi III," ujar Dasco usai memimpin Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Ia memastikan pimpinan DPR akan terus berkoordinasi dengan komisi teknis serta Badan Keahlian DPR RI agar regulasi ini benar-benar memenuhi kebutuhan hukum dan keamanan nasional.
Dinamika Konteks Hukum dan Keamanan Nasional
Penyusunan RUU ini didorong oleh meningkatnya perhatian publik terhadap kasus penyadapan ilegal terhadap kepala negara yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan bahwa peristiwa tersebut merupakan dinamika sistemik dalam penyelenggaraan penyadapan oleh institusi berwenang. Menurut Habiburokhman, penyadapan pada prinsipnya adalah alat pencegah dan pendeteksi kejahatan untuk kepentingan hukum dan keamanan, namun kewenangannya harus diberikan secara terbatas dan ketat. Tanpa regulasi yang jelas, penyalahgunaan kewenangan ini dapat berubah menjadi alat invasi negara terhadap privasi warga negara.
Implikasi Konstitusional dan Hak Privasi
Secara yuridis, penyadapan menyentuh aspek fundamental hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Habiburokhman menekankan bahwa kegiatan penyadapan secara inheren membatasi hak privasi warga negara, sehingga diperlukan payung hukum yang tegas untuk menyeimbangkan kepentingan keamanan negara dengan perlindungan hak konstitusional. Untuk itu, poin-poin krusial yang akan diatur dalam RUU Penyadapan antara lain:
- Mekanisme pengawasan ketat terhadap pelaksanaan penyadapan oleh institusi berwenang.
- Batasan kewenangan yang jelas untuk mencegah invasi negara terhadap privasi individu.
- Penegasan dasar hukum penyadapan sebagai alat pencegahan dan deteksi kejahatan.
Proses legislasi ini menjadi krusial untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam forum dengar pendapat, DPR RI berharap RUU Penyadapan dapat menjadi instrumen hukum yang efektif dalam menjaga keamanan nasional tanpa mengorbankan hak-hak dasar warga negara, sekaligus mencegah terulangnya praktik penyalahgunaan wewenang di masa depan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Menteri PU Percepat Normalisasi Sungai di Sumatera untuk Hadapi Musim Hujan, TNI Didorong Turun Tangan

Eisenkot Kecam Kekerasan Pemukim sebagai 'Terorisme Yahudi', Akui Ben-Gvir dan Smotrich Picu Anarki di Tepi Barat

PLN Manado Salurkan 210 Lember Seng dan Beras untuk Revitalisasi Warga Passo Terdampak Puting Beliung
