BNPB Gerak Cepat Sinkronkan Mitigasi Hidrometeorologi di Tiga Provinsi Sumatera
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Kristomei Sianturi , secara aktif melakukan sinkronisasi strategi mitigasi bencana hidrometeorologi di tiga provinsi di Pulau Sumatera.
- Langkah strategis ini bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan penanggulangan antara pemerintah pusat dan daerah, guna memastikan kesiapsiagaan yang terintegrasi.
- Kristomei menegaskan pentingnya keselarasan ini setelah memimpin rapat koordinasi kesiapsiagaan bencana di Pangkalan Udara Soewondo, Medan, pada Senin (9/11).
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Kristomei Sianturi, secara aktif melakukan sinkronisasi strategi mitigasi bencana hidrometeorologi di tiga provinsi di Pulau Sumatera. Langkah strategis ini bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan penanggulangan antara pemerintah pusat dan daerah, guna memastikan kesiapsiagaan yang terintegrasi. Kristomei menegaskan pentingnya keselarasan ini setelah memimpin rapat koordinasi kesiapsiagaan bencana di Pangkalan Udara Soewondo, Medan, pada Senin (9/11). โSetelah itu, apa yang bisa dibantu oleh pusat untuk daerah. Jadi, harus ada sinkronisasi antara perencanaan yang dilakukan oleh daerah maupun dari pusat,โ ujar Kristomei, menyoroti kebutuhan sinergi antara data lokal dan dukungan nasional.
Pemutakhiran Kajian Risiko Libatkan Akademisi
Lebih dari sekadar sinkronisasi program, BNPB mendorong keterlibatan langsung masyarakat dan pemimpin wilayah dalam memetakan ancaman banjir dan longsor. Kristomei menegaskan bahwa pengetahuan paling detail tentang karakteristik wilayah dimiliki oleh penghuni setempat. Oleh karena itu, pemerintah daerah diinstruksikan untuk melakukan pemutakhiran kajian risiko bencana hidrometeorologi dengan melibatkan akademisi dan ahli kebencanaan. Poin-poin instruksi utama meliputi:
- Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib memiliki kajian risiko yang mutakhir.
- Penentuan prioritas mitigasi harus didasarkan pada data risiko terbaru.
- BNPB akan mengevaluasi kesiapsiagaan daerah secara langsung dalam menghadapi potensi bencana.
Perintah Presiden Prabowo: Modifikasi Cuaca Cegah Bencana Susulan
Upaya mitigasi ini sejalan dengan perintah Presiden RI Prabowo Subianto yang menginstruksikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), BNPB, dan instansi terkait untuk menggelar operasi modifikasi cuaca di daerah terdampak. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, selaku Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, mencatat bahwa sebanyak 41 bencana susulan terjadi di beberapa daerah terdampak selama periode April 2026 hingga November 2026. โPrinsip dasarnya kita berupaya mencegah. Jangan sampai ada hujan di sana (daerah terdampak) dengan operasi modifikasi cuaca,โ kata Tito saat jumpa pers di Istana Kepresidenan RI. Ia menambahkan bahwa apabila hujan tetap terjadi, seluruh sarana prasarana seperti tenda dan logistik telah disiapkan untuk masyarakat terdampak.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Pemprov Banten Tegaskan Komitmen: Nol Izin Tambang Emas di TN Ujung Kulon

13.417 UMKM di Aceh Timur Terima Banpres Rp3 Juta untuk Pemulihan Pasca-Banjir

HIMNI Nilai Langkah RI Perkuat Kerja Sama Nuklir dengan Rusia Strategis untuk Target PLTN 2060
