Aria Bima PDIP Ditunjuk Jadi Ketua Panja RUU Adminduk di Komisi II DPR
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Komisi II DPR secara resmi telah menunjuk Aria Bima dari Fraksi PDIP sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) pada Senin (16/11).
- Pengumuman penetapan ketua panja ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi II DPR, Rifqinizami Karsayuda , dalam rapat internal.
- Dalam kesempatan tersebut, Komisi II juga menerima penyerahan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) RUU Adminduk dari pemerintah yang diwakili oleh Kemensetneg.
Komisi II DPR secara resmi telah menunjuk Aria Bima dari Fraksi PDIP sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) pada Senin (16/11). Penunjukan Wakil Ketua Komisi II tersebut menandai dimulainya pembahasan substansial RUU strategis ini bersama pemerintah, yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretaris Negara, hingga Kementerian Hukum.
Pengumuman penetapan ketua panja ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi II DPR, Rifqinizami Karsayuda, dalam rapat internal. Dalam kesempatan tersebut, Komisi II juga menerima penyerahan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) RUU Adminduk dari pemerintah yang diwakili oleh Kemensetneg. Langkah ini menunjukkan keseriusan legislatif untuk segera menggodok regulasi yang diyakini akan merubah lanskap data kependudukan nasional.
Integrasi Identitas Melalui Single ID Number
Rifqi menjelaskan bahwa RUU Adminduk dirancang untuk mengatur penerapan single id number (SIM) yang akan menjadi nomor tunggal bagi seluruh data identitas kependudukan, bahkan merambah hingga ke sistem pembayaran. Nantinya, Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan dimutlakkan sebagai satu-satunya nomor yang berlaku untuk mengakses berbagai layanan publik. Kebijakan ini juga merupakan kelanjutan logis dari pengesahan UU Satu Data Indonesia (SDI) oleh DPR. "Tetapi kita harus menyepakati pintu masuknya itu hanya boleh ada satu, yaitu single id number," tegas Rifqi.
Visi Digitalisasi dan Inspirasi Sistem Pembayaran Tiongkok
Sebagai gambaran implementasi di lapangan, Rifqi mengungkapkan visi digitalisasi yang lebih agresif dengan mengibaratkan sistem yang sedang berjalan di Tiongkok. Dalam kunjungannya beberapa waktu lalu, ia menyaksikan bagaimana proses transaksi pembayaran dapat dilakukan hanya melalui teknologi pengenalan wajah (facial recognition). "Dia cukup senyum perlihatkan wajahnya di kasir. Dia sudah bayar. Karena wajahnya sudah terkoneksi dengan rekeningnya. Kira-kira itulah yang ingin kita tuju dari RUU Adminduk," ujar Rifqi memaparkan tujuan jangka panjang dari regulasi ini.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Kao Kim Hourn: Ketertarikan Strategis ASEAN terhadap Ekspansi Kerja Sama BRICS

Polisi Surabaya Digerebek Bersama Kades, Kasus Perzinaan Resmi Masuk Tahap Penyidikan

ICA-CEPA Resmi Berlaku 1 Desember 2026: RI Targetkan Lipatgandakan Nilai Perdagangan dengan Kanada
