Anwar Ibrahim Tepis Isu Rombak Kabinet, Tekankan Stabilitas di Tengah Bayang-Bayang Kasus 1MDB
Menyajikan liputan berita terkini secara cepat dan akurat langsung dari sumbernya.

- Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim , secara tegas menepis spekulasi mengenai rencana perombakan kabinet dan laporan tentang ketidakstabilan pemerintahan yang beredar luas.
- Pernyataan ini disampaikannya saat konferensi pers di sela-sela pertemuan puncak ASEAN di Manila, Filipina , pada Senin (16/11).
- Anwar menekankan bahwa pemerintah saat ini beroperasi dengan stabil, di mana kebijakan dibahas secara komprehensif di tingkat kabinet dan ia bekerja sama erat dengan para menteri dari berbagai partai politik.
Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, secara tegas menepis spekulasi mengenai rencana perombakan kabinet dan laporan tentang ketidakstabilan pemerintahan yang beredar luas. Pernyataan ini disampaikannya saat konferensi pers di sela-sela pertemuan puncak ASEAN di Manila, Filipina, pada Senin (16/11). Anwar menekankan bahwa pemerintah saat ini beroperasi dengan stabil, di mana kebijakan dibahas secara komprehensif di tingkat kabinet dan ia bekerja sama erat dengan para menteri dari berbagai partai politik.
"Pemerintah sekarang stabil, kebijakan dibahas secara komprehensif di kabinet dan saya bekerja sama dengan para menteri dari berbagai partai," ujar Anwar, sebagaimana dikutip dari Bernama. Ia menambahkan bahwa kerja sama lintas partai ini mencakup diskusi mendalam, berbagi informasi, dan menyepakati posisi bersama, termasuk dalam menangani isu-isu bilateral, multilateral, dan sensitif terkait ASEAN.
Konteks Mundurnya Anthony Loke dan Kasus Najib Razak
Isu ketidakstabilan ini semakin memanas menyusul pengunduran diri Anthony Loke, Menteri Perhubungan Malaysia. Anwar menyatakan menghormati keputusan pemimpin Parti Tindakan Demokratik (DAP) tersebut. Mundurnya Loke tidak lepas dari dinamika hukum yang melibatkan mantan Perdana Menteri, Najib Razak. Tak lama setelah Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur mengizinkan Najib menjalani sisa hukuman penjara menjadi tahanan rumah, Loke memutuskan untuk mundur. Najib sendiri dipenjara pada Agustus 2022 atas tuduhan terkait skandal dana kekayaan negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Hukumannya sempat dipangkas menjadi 6 tahun penjara dan denda RM50 juta pada Januari 2024, sebelum Raja Malaysia memberikan pengampunan bersyarat pada 2026 ini setelah denda dilunasi.
Langkah hukum yang memungkinkan Najib menjalani tahanan rumah ini sempat memicu protes keras dari Anwar. Ia menilai penanganan tersebut membuat Malaysia seolah mengabaikan kasus mega korupsi tersebut, sebuah sikap yang bahkan sempat menegangkan hubungan antara perdana menteri dengan Raja Malaysia. Protes ini menjadi salah satu pemicu munculnya isu pergesekan internal dalam koalisi pemerintahan.
Menepis Agenda Kampanye Politik
Di tengah riuh dinamika politik tersebut, Anwar menegaskan bahwa ruang diskusi politik tetap terbuka lebar. Ia aktif melakukan pertemuan formal maupun informal dengan para pemimpin partai serta anggota pemerintahan untuk mengatasi perbedaan pendapat yang ada. Anwar secara khusus menepis klaim yang berupaya melebih-lebihkan dugaan ketidakstabilan dalam pemerintahan, dengan menggambarkannya semata-mata sebagai agenda kampanye politik oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan.
"Apa yang dibesar-besarkan hanyalah agenda kampanye. Tapi untuk saat ini, tetaplah pada jalur yang benar, teruslah bekerja. Terpenting, kita memberikan yang terbaik untuk negara ini," pungkas Anwar. Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah Malaysia berupaya menjaga fokus pada pelaksanaan kebijakan dan pemenuhan tanggung jawab kepada rakyat, alih-alih terjebak dalam intrik politik yang dapat mengganggu stabilitas nasional.
BERITA TERKAIT (Dunia)

33 Negara Asia-Eropa Imbau Warga Simpan Persediaan Darurat 72 Jam Tengah Ketegangan Global

Prabowo Ajak Jepang Perkuat Aliansi Strategis di Sektor Tanah Jarang dan Energi

Prabowo Subianto Tegaskan Komitmen Memperkuat Kemitraan Strategis ASEAN-Jepang dalam Forum KTT ke-29
