Yassierli Klarifikasi Status BSU Rp900 Ribu: Masih dalam Tahap Administrasi Kemenkeu
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Yassierli menyatakan hingga saat ini belum ada satupun penyaluran BSU yang terealisasi ke rekening para buruh.
- "BSU tunggu, kita masih proses administrasi di Kementerian Keuangan.
- Ia menekankan bahwa satu-satunya sumber informasi valid mengenai BSU hanya berasal dari kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), sehingga publik diminta tidak mempercayai narasi lain yang beredar.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp900 ribu bagi 13,3 juta pekerja belum dicairkan karena masih dalam tahap peninjauan administratif di Kementerian Keuangan. Penjelasan tersebut disampaikan Yassierli saat diwawancarai oleh Antara di Bandung pada Sabtu (14/11), di mana ia meminta masyarakat untuk bersabar dan mewaspadai potensi penipuan terkait pencairan dana bantuan ini.
Yassierli menyatakan hingga saat ini belum ada satupun penyaluran BSU yang terealisasi ke rekening para buruh. "BSU tunggu, kita masih proses administrasi di Kementerian Keuangan. Tunggu aja," ujar Yassierli. Ia menekankan bahwa satu-satunya sumber informasi valid mengenai BSU hanya berasal dari kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), sehingga publik diminta tidak mempercayai narasi lain yang beredar.
Mekanisme Pencairan dan Dasar Hukum
Penyaluran BSU 2026 ini diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026. Indah Anggoro Putri, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker, menjelaskan bahwa bantuan sebesar Rp900 ribu ini dibayarkan sekaligus, yang setara dengan akumulasi subsidi Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan. Proses pencairan direncanakan akan berlangsung pada periode November hingga Desember 2026 melalui bank-bank milik negara (Himbara) serta PT Pos Indonesia. Penting untuk dicatat bahwa pekerja tidak perlu melakukan pendaftaran mandiri; sistem akan memfilter penerima secara otomatis berdasarkan data yang tersedia.
Kriteria Penerima dan Potensi Kecuali
Kemnaker telah menetapkan kriteria ketat agar BSU tepat sasaran. Daftar penerima wajib memenuhi persyaratan berikut:
- Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
- Bersifat tidak wajib mendaftar; penyaluran dilakukan berdasarkan data yang disetorkan pemberi kerja.
Syarat upah maksimal penerima adalah Rp3,5 juta per bulan atau setara dengan upah minimum provinsi/kota (UMP/UMK) yang dibulatkan ke atas, berdasarkan data gaji pokok dan tunjangan tetap terakhir. Program ini secara eksplisit mengecualikan anggota ASN, TNI, dan Polri. Selain itu, pekerja yang sedang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran tidak termasuk dalam daftar penerima BSU ini.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Menteri PU Percepat Normalisasi Sungai di Sumatera untuk Hadapi Musim Hujan, TNI Didorong Turun Tangan

Eisenkot Kecam Kekerasan Pemukim sebagai 'Terorisme Yahudi', Akui Ben-Gvir dan Smotrich Picu Anarki di Tepi Barat

PLN Manado Salurkan 210 Lember Seng dan Beras untuk Revitalisasi Warga Passo Terdampak Puting Beliung
