Tito Karnavian Dorong Penguatan NIK sebagai Identitas Tunggal dalam RUU Adminduk
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memberikan apresiasi tinggi kepada Komisi II DPR RI atas inisiatif pembentukan Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) .
- Keterlibatan pemerintah dalam pembahasan RUU ini bukan tanpa dasar.
- Tujuan utamanya adalah memperbarui kerangka hukum administrasi kependudukan secara menyeluruh agar relevan dengan kondisi terkini.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memberikan apresiasi tinggi kepada Komisi II DPR RI atas inisiatif pembentukan Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk). Langkah strategis ini dinilai krusial untuk menyelaraskan pandangan hukum dan memperjelas arah pengaturan administrasi kependudukan di Indonesia, memastikan norma yang dirumuskan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat secara langsung.
Keterlibatan pemerintah dalam pembahasan RUU ini bukan tanpa dasar. Presiden Prabowo Subianto telah secara khusus menugaskan tujuh menteri, termasuk Mendagri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Hukum, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menteri Sekretaris Negara, serta Menteri Luar Negeri, untuk mewakili pemerintah dalam diskusi intensif tersebut. Tujuan utamanya adalah memperbarui kerangka hukum administrasi kependudukan secara menyeluruh agar relevan dengan kondisi terkini.
Modernisasi Regulasi Menghadapi Dinamika Teknologi
Tito Karnavian menggarisbawahi bahwa pembaruan regulasi ini didorong oleh kebutuhan untuk menyesuaikan penyelenggaraan adminduk dengan perkembangan teknologi informasi. Selain itu, ada kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan data lintas sektor, mengantisipasi dinamika mobilitas penduduk yang tinggi, serta memenuhi tuntutan pelindungan data pribadi yang semakin ketat. Penguatan regulasi ini menjadi fondasi penting bagi transformasi digital layanan publik di Indonesia.
Penguatan NIK dan Batasan Akses Data
Pemerintah mendorong penguatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal atau Single Identity Number. Dengan skema ini, masyarakat diharapkan tidak lagi dibebani proses identifikasi berulang dengan nomor berbeda-beda di setiap layanan. Namun, Tito menegaskan bahwa integrasi data tidak berarti penggabungan semua data sektoral ke dalam satu basis data tanpa batas. Setiap kementerian dan lembaga tetap bertanggung jawab penuh atas data sektoral yang dikelolanya sesuai kewenangan masing-masing. Beberapa poin teknis yang ditekankan dalam rapat tersebut meliputi:
- Interoperabilitas Komprehensif: Tidak hanya keterhubungan teknis, tetapi juga mencakup mekanisme, prosedur, standar data, tata kelola akses, keamanan informasi, dan pembatasan tujuan pemanfaatan.
- Pembatasan Akses: Akses data kependudukan oleh lembaga pengguna dibatasi khusus untuk kepentingan verifikasi dan validasi data.
- Tanggung Jawab Kerahasiaan: Lembaga pengguna wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta dilarang menyimpan data kependudukan yang telah diakses melebihi kebutuhan operasional.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Kao Kim Hourn: Ketertarikan Strategis ASEAN terhadap Ekspansi Kerja Sama BRICS

Polisi Surabaya Digerebek Bersama Kades, Kasus Perzinaan Resmi Masuk Tahap Penyidikan

ICA-CEPA Resmi Berlaku 1 Desember 2026: RI Targetkan Lipatgandakan Nilai Perdagangan dengan Kanada
