Said Iqbal Dorong Danantara Jadi Pengelola Dana Pesangon Buruh, Bantah Kabar Penetapan Tunggal
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Said memaparkan bahwa terdapat dua alternatif lain selain Danantara, yakni BPJS Ketenagakerjaan atau pembentukan lembaga pengelola baru.
- Namun, kedua opsi tersebut dinilai memiliki hambatan administratif dan finansial yang signifikan.
- Terkait opsi BPJS Ketenagakerjaan, proses pengelolaannya dinilai berat karena mengharuskan pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) serta Undang-Undang BPJS.
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Partai Buruh Said Iqbal secara terbuka mendorong Pemerintah Republik Indonesia untuk menunjuk BPI Danantara sebagai lembaga pengelola utama dana cadangan pesangon buruh yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dalam konferensi pers daring pada Senin (16/11), Said, yang juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menjelaskan bahwa dari tiga opsi lembaga yang tersedia, Danantara merupakan pilihan paling realistis dan dapat dieksekusi dengan cepat tanpa perlu melakukan revisi regulasi yang kompleks.
Said memaparkan bahwa terdapat dua alternatif lain selain Danantara, yakni BPJS Ketenagakerjaan atau pembentukan lembaga pengelola baru. Namun, kedua opsi tersebut dinilai memiliki hambatan administratif dan finansial yang signifikan. Terkait opsi BPJS Ketenagakerjaan, proses pengelolaannya dinilai berat karena mengharuskan pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) serta Undang-Undang BPJS. Hal ini disebabkan program jaminan sosial eksisting di BPJS saat ini terbatas pada lima program utama, sementara dana cadangan pesangon merupakan kewajiban pengusaha yang memerlukan skema iuran baru di luar pembukuan perusahaan.
Hambatan Efisiensi dan Biaya Pembentukan Lembaga Baru
Said menambahkan bahwa opsi pembentukan lembaga pengelola baru juga dinilai tidak efisien karena akan membebani anggaran negara. Pembentukan entitas baru membutuhkan alokasi anggaran awal yang besar serta proses rekrutmen sumber daya manusia secara masif hingga tingkat kabupaten dan kota, mirip dengan struktur organisasi BPJS. "Cuma kalau bikin yang baru butuh anggaran awalnya berapa, kemudian jumlah manusianya sampai ke tingkat kabupaten/kota, udah kayak BPJS. Butuh anggaran, mendingan yang sudah ada," ujar Said. Oleh karena itu, ia menyarankan penggunaan institusi yang sudah ada agar proses transisi kebijakan berjalan mulus tanpa menimbulkan beban fiskal tambahan yang berlebihan bagi negara.
Keputusan Presiden Prabowo dan Jaminan Stabilitas
Meskipun mengusulkan Danantara sebagai pilihan terbaik, Said menegaskan bahwa hingga saat ini Presiden Prabowo Subianto belum mengambil keputusan resmi terkait penunjukan lembaga pengelola. "Saya disclaimer ya, belum ada keputusan pemerintah dan belum ada keputusan Presiden lembaga pengelola dana cadangan pesangon yang jumbo ini, belum ada siapa yang ditunjuk oleh Presiden. Tapi saya berpendapat dengan tiga kemungkinan tadi yang paling cepat itu ya Danantara," ucap Said. Ia membantah kabar beredar bahwa Danantara telah ditetapkan sebagai pengelola tunggal secara resmi. Sebagai penutup, Said memastikan bahwa negara tetap menjadi penjamin utama bagi puluhan juta pekerja formal Indonesia apabila terjadi risiko krisis ekonomi maupun bencana besar, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan keamanan dana pesangon mereka.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Dampak IEU-CEPA: Ekspor RI ke Eropa Diproyeksi Naik 14%, PDB Tembus Rp541 Triliun

Investasi 1,8 Miliar Dolar AS: Indonesia Teken Kerja Sama Teknologi Ubah Batu Bara Menjadi Etanol

Pencarian 39 Pekerja Hilang di Pabrik Permen Cikande Dipercepat, Api Masih Menyala
