Revolusi Pengupahan: Menaker Yassierli Umumkan Dasar Hukum Baru Kenaikan Upah Minimum 2027
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa penetapan Upah Minimum untuk tahun 2027 sepenuhnya mengacu pada payung hukum terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja .
- Pergeseran kebijakan ini menandai era baru dalam sistem pengupahan nasional yang lebih terstruktur dan berbasis data, bukan lagi sekadar asumsi makroekonomi konvensional.
- Perubahan ini merupakan dampak langsung dari pengesahan UU tersebut yang disetujui bersama oleh DPR dan Pemerintah pada 6 Oktober 2026.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa penetapan Upah Minimum untuk tahun 2027 sepenuhnya mengacu pada payung hukum terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja. Pergeseran kebijakan ini menandai era baru dalam sistem pengupahan nasional yang lebih terstruktur dan berbasis data, bukan lagi sekadar asumsi makroekonomi konvensional. Perubahan ini merupakan dampak langsung dari pengesahan UU tersebut yang disetujui bersama oleh DPR dan Pemerintah pada 6 Oktober 2026.
Pengaturan ini menjadi sangat krusial mengingat UU No 27/2026 resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 28 Oktober 2026. Sesuai Pasal 313, undang-undang tersebut langsung diundangkan dan berlaku efektif pada hari yang sama. Namun, terdapat tenggat waktu ketat di mana peraturan pelaksana harus ditetapkan paling lambat satu tahun sejak pengundangan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 312. Aturan main baru ini mewajibkan gubernur untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), sementara penetapan tingkat kabupaten/kota diserahkan kewenangannya kepada kebijakan gubernur setempat.
Fokus pada Kebutuhan Hidup Layak dan Indeks Ekonomi
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar di kantor Kementerian Dalam Negeri pada Senin (16/11/2026), Yassierli menjelaskan bahwa penghitungan upah minimum 2027 mengadopsi pendekatan yang lebih holistik. Tidak lagi bergantung pada satu variabel tunggal, perhitungan ini mempertimbangkan tiga pilar utama: Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi makro, serta aspek ketenagakerjaan. "Adapun formulanya menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu yang berada pada rentang 0,5 hingga 1,0," ujar Yassierli. Indeks tertentu ini menjadi kunci untuk menyeimbangkan daya beli pekerja dengan keberlangsungan usaha di tengah fluktuasi ekonomi.
Integrasi Data Susenas dan Dialog Sosial Regional
Untuk memastikan akurasi data KHL, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah menyusun estimasi berbasis data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) milik Badan Pusat Statistik (BPS). Estimasi ini tidak hanya berhenti di tingkat provinsi, tetapi juga diurai hingga tingkat kabupaten/kota menggunakan pendekatan klasterisasi berbasis 11 parameter karakteristik daerah. Komponen KHL mencakup empat aspek vital, yaitu pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal. Yassierli menekankan bahwa estimasi ini bersifat sebagai bahan pertimbangan utama. Oleh karena itu, Dewan Pengupahan Daerah diminta untuk mengedepankan dialog sosial guna menyerap aspirasi seluruh pemangku kepentingan di wilayah masing-masing, sehingga kenaikan upah dapat diterima secara riil oleh pelaku usaha dan pekerja.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Bareskrim Ungkap Ada several Posko Lain di Kasus Makar Selain Cipete, Jakarta Selatan

AKR Corporindo Akuisisi 100% Saham Vivo Rp282 Miliar, Integrasi 47 SPBU ke Jaringan BP-AKR

Revolusi Nilai Tambah: Limbah Sawit Diproses Jadi Bahan Bakar Penerbangan dan Energi Nasional
