Penerbangan AS Lumpuh, Trump Minta Tambahan Anggaran Rp912 Triliun namun Ditolak Kongres

- Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengajukan permintaan tambahan anggaran sebesar US$50 miliar (setara Rp912 triliun ) kepada Kongres untuk memodernisasi sistem penerbangan nasional.
- Langkah ini diambil di tengah krisis kelumpuhan total layanan penerbangan di AS yang dipicu oleh gangguan besar pada sistem wilayah udara pada Jumat (13/11).
- Konflik anggaran ini memuncak setelah Sean Duffy , Menteri Transportasi AS, membantah tudingan bahwa FAA kekurangan dana secara fundamental.
Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengajukan permintaan tambahan anggaran sebesar US$50 miliar (setara Rp912 triliun) kepada Kongres untuk memodernisasi sistem penerbangan nasional. Langkah ini diambil di tengah krisis kelumpuhan total layanan penerbangan di AS yang dipicu oleh gangguan besar pada sistem wilayah udara pada Jumat (13/11). Namun, usulan jumbo tersebut langsung mendapat penolakan keras dari anggota Kongres dari Partai Demokrat, yang menilai bahwa Administrasi Penerbangan Federal (FAA) sebenarnya masih memegang dana miliaran dolar yang belum terserap dengan optimal.
Konflik anggaran ini memuncak setelah Sean Duffy, Menteri Transportasi AS, membantah tudingan bahwa FAA kekurangan dana secara fundamental. Dalam wawancara dengan CNN pada Minggu (15/11) dalam program State of the Union bersama Dana Bash, Duffy menegaskan bahwa dana yang tersedia tidak cukup untuk membangun ulang arsitektur telekomunikasi baru. "Saya tidak memiliki dana dari US$12,5 miliar (Rp228 triliun) itu yang bisa digunakan untuk membangun arsitektur telekomunikasi baru. Saya tidak bisa membangun perangkat lunak baru untuk mengelola pesawat terbang kita di wilayah udara karena perangkat lunak itu sudah ketinggalan zaman sejak tahun 1990-an, tetapi tidak ada dana untuk itu. Tidak ada dana untuk menara. Menara kita sudah tua," tegas Duffy.
Infrastruktur Udara AS yang Menua dan Kritis
Permintaan anggaran ini merupakan eskalasi dari permohonan sebelumnya yang hanya sebesar US$30 miliar (Rp548 triliun). Duffy menjelaskan bahwa modernisasi mendesak diperlukan untuk memperbarui tiga komponen krusial: sistem komunikasi, perangkat lunak pengatur lalu lintas udara, serta menara pengawas yang telah menua. Kelumpuhan penerbangan yang terjadi baru-baru ini dianggap sebagai bukti nyata bahwa infrastruktur yang mengandalkan teknologi era 1990-an tidak lagi mampu menopang volume lalu lintas udara modern yang kompleks. Tanpa pembaruan perangkat lunak dan hardware tersebut, risiko gangguan sistemik seperti yang terjadi pada 13 November lalu dikhawatirkan akan terulang dan semakin parah.
Politik Anggaran dan Tudingan Inefisiensi
Penolakan dari Partai Demokrat di Kongres menyoroti isu efisiensi belanja pemerintah. Mereka berargumen bahwa FAA seharusnya mampu memaksimalkan penggunaan dana yang sudah ada sebelum meminta kucuran dana baru dari pajak rakyat. Situasi ini menciptakan kebuntuan politik antara eksekutif dan legislatif, di mana satu sisi mendesak urgensi teknologi untuk keselamatan penerbangan, sementara sisi lain mempertanyakan akuntabilitas penggunaan anggaran sebelumnya. Jika tidak tercapai kesepakatan, risiko kelumpuhan penerbangan nasional AS bisa menjadi lebih sering dan berdampak luas terhadap ekonomi serta mobilitas warga negara.
BERITA TERKAIT (Dunia)

33 Negara Asia-Eropa Imbau Warga Simpan Persediaan Darurat 72 Jam Tengah Ketegangan Global

Prabowo Ajak Jepang Perkuat Aliansi Strategis di Sektor Tanah Jarang dan Energi

Prabowo Subianto Tegaskan Komitmen Memperkuat Kemitraan Strategis ASEAN-Jepang dalam Forum KTT ke-29
