MPR Tetapkan Sidang Paripurna 2 Desember: Prabowo Wajib Kucurkan Dua Nama Cawapres dalam 14 Hari
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Kosongnya kursi Wakil Presiden RI akibat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka memicu mekanisme konstitusional yang bergerak cepat di parlemen.
- Keputusan krusial ini diambil dalam Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta.
- Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan bahwa proses ini merupakan tindak lanjut langsung setelah MPR menerima surat pengunduran diri Gibran pada Kamis (12/11/2026).
Kosongnya kursi Wakil Presiden RI akibat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka memicu mekanisme konstitusional yang bergerak cepat di parlemen. Pada Jumat (13/11/2026), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) resmi menyepakati pelaksanaan Sidang Paripurna pada Rabu, 2 Desember 2026, yang akan menjadi panggung pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wapres terpilih. Keputusan krusial ini diambil dalam Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta. Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan bahwa proses ini merupakan tindak lanjut langsung setelah MPR menerima surat pengunduran diri Gibran pada Kamis (12/11/2026).
Kronologi Rapat Gabungan dan Agenda Paripurna
Ahmad Muzani menyampaikan empat poin kesimpulan utama dari rapat gabungan tersebut. Pertama, pelaksanaan Rapat Paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan wakil presiden dijadwalkan berlangsung di Gedung Senayan. Kedua, pada hari yang sama dengan rapat, Pimpinan MPR memutuskan untuk segera mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat ini memuat permintaan agar kepala negara menyampaikan dua nama calon wakil presiden. Nama-nama tersebut kemudian akan diverifikasi secara ketat oleh tim khusus di bawah payung MPR. Muzani menambahkan bahwa mekanisme verifikasi ini dirancang untuk menjamin integritas proses sebelum nama-nama tersebut dibawa ke sidang paripurna.
Mekanisme Verifikasi dan Tekanan Waktu 14 Hari
Untuk memastikan prosedur berjalan sesuai konstitusi, MPR membentuk dua tim khusus yang masing-masing beranggotakan 36 orang. Tim verifikasi pertama akan dipimpin oleh salah seorang pimpinan MPR dan bertugas memeriksa seluruh persyaratan calon. Sementara itu, tim ad hoc kedua, yang dipimpin oleh tiga Wakil Ketua MPR dengan anggota dari unsur fraksi dan kelompok, bertugas menyiapkan ketetapan MPR terkait pengangkatan wapres. Meskipun konstitusi memberikan batas waktu 60 hari bagi MPR untuk menyelesaikan proses sejak menerima surat pengunduran diri, Ahmad Muzani mengungkapkan adanya pembicaraan internal untuk mempercepat proses. Kunci akselerasi ini terletak pada 14 hari yang diberikan kepada Presiden untuk menyerahkan dua nama calon setelah surat resmi dari MPR diterima. Jika batas waktu ini terlewati, potensi deadlock dalam kekosongan jabatan wapres bisa menjadi hambatan, sehingga koordinasi intensif antara eksekutif dan legislatif menjadi sangat vital dalam dua pekan ke depan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Asing Borong Rp546 Miliar, 10 Saham Ini Jadi Primadona di Tengah Penguatan IHSG

Ditlantas Polda Metro Jaya Buka Layanan SIM Keliling di Lima Titik Jakarta, Ini Syarat dan Tarifnya

8 Perusahaan Antre IPO di BEI, 2 Beraset Jumbo Tembus Rp250 Miliar
